SBY Ragukan Netralitas Pemerintahan Jokowi di Pemilu 2019

JAKARTA - Pemilu Serentak 2019 menjadi momentum politik bagi rakyat Indonesia. Sebagai partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun, Partai Demokrat meragukan netralitas Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Politik akan makin memanas. Banyak godaan dan ujian yang akan kita hadapi. Negara kembali akan diuji apakah Pemilu 2019 ini dapat berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Peaceful, free and fair election," ujar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato politiknya di acara, "Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-17 Tahun Partai Demokrat" di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin, (17/9/2018).

Presiden yang pernah menjabat dua periode tersebut mengatakan, tiga pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, telah berlangsung secara damai, adil dan demokratis. "Karena itu sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini," katanya.

Namun ia masih mempertanyakan, apakah netralitas pemerintahan dalam hal ini koalisi petahana yang ikut berlaga di 2019 mendatang mampu bersikap netral.

"Kita akan diuji, apakah untuk meraih kemenangan dalam pemilu, ada yang tergoda menghalalkan segala cara. Termasuk menyalahgunakan kekuasaan, melanggar undang-undang serta menghalang-halangi pihak lain untuk menjalankan kampanye pemilu yang semestinya," paparnya.

Selain itu jelang delapan bulan Pemilu Serentak 2019, SBY menyebut apakah perangkat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan militer bersikap netral.

"Ingat, TNI, Polri dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral. Sebagai salah satu pelaku reformasi, saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi. Kita semua akan diuji oleh sejarah. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus," pungkasnya.