BPJS Tetap Jamin Operasi Katarak, Fisioterapi, dan Layanan Lainnya
Senin, 17 September 2018 - 10:56 WIB
BPJS Tetap Jamin Operasi Katarak, Fisioterapi, dan Layanan Lainnya
A
A
A
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan tidak menghilangkan layabab katarak, fisioterapi, persalinan dan pelayanan gawat darurat.
"BPJS Kesehatan tidak pernah menghilangkan pelayanan tersebut di atas," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (17/9/2018).
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri menyikapi beredarnya kabar BPJS Kesehatan menghilangkan layanan oprasi katarak hingga fisioterapi.
Fachmi menegaskan instansinya tetap menjambin biaya operasi katarak. "Yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan kapan operasi dilakukan yang ditanggung BPJS Kesehatan, " ucapnya.
Dia menjelaskan, operasi katarak yang ditanggung untuk penglihatan yang harusnya bisa melihat dalam jarak 18 meter namun kemudian hanya bisa melihat dalam jarak 6 meter atau kurang (visus kurang dari dan atau sama dengan 6/18).
"Ini berarti mata yang dioperasi sudah betul-betul harus dioperasi karena 'pengerasan lensa' mata. Yang belum tahap keharusan, maka operasinya bisa dijadwalkan kecuali apabila ada hal emergensi," tuturnya.
Dia menjelaskan, biaya operasi katarak setahun sebesar Rp2,6 triliun. Lebih besar daripada biaya cuci darah selama setahun yang hanya Rp2,3 triliun.
"Artinya, kalau ada pilihan prioritas, biaya yang ada tentu diprioritaskan untuk kasus yang menyangkut nyawa, misalnya gagal ginjal. Ini apabila kita terpaksa membandingkannya," tandasnya.
BPJS Kesehatan juga tetap menjamin pelayanan fisioterapi tetap dijamin. Menurut Fachmi, tidak ada penghilangan. Yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan frekuensi tindakan yang ditanggung BPJSK.
Dia menjelaskan, pelayanan fisioterapi diatur maksimal dua kali seminggu atau delapan kali sebulan (untuk satu siklus).
"Apakah bisa lebih? jawabnya bisa, tergantung evaluasi oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik," katanya.
Dia memaparkan, biaya pelayanan fisioterapi yang belum diatur dalam setahun, menyerap biaya sebesar hampir Rp1 triliun. Sama dengan biaya kumpulan dari tiga penyakit yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi, dalam hal ini thalasemia, sirosis hati, dan kanker darah/leukemia. Ketiga penyakit ini dalam setahun menyerap biaya sebesar Rp1 triliun.
"Artinya kalau ada pilihan prioritas, biaya yang ada tentu diprioritaskan untuk kasus yang menyangkut nyawa, seperti thalasemia, sirosis hati, dan kanker darah/leukemia. Ini apabila kita terpaksa membandingkannya," tuturnya.
Pelayanan bayi sehat/normal pada pelayanan sectio juga tetap dijamin. Fachmi juga menegaskan tidak ada penghilangan layanan itu.
Menurut dia, yang ada adalah pembayarannya dalam satu kesatuan dalam persalinan sectio, sebagai konsekuensi rawat gabung (room in). Tidak ada penghilangan peran dokter anak di sini.
Fachmi menjelaskan, dalam pengaturan ini, tidak ada hal baru sama sekali. Pengaturan ini lebih mengacu kepada kondisi sebelum tahun 2017, bahwa dari sistem biaya sectio yang dibayarkan, manajemen rumah sakit yang kemudian mengatur jasa medik untuk dokter obgyn dan jasa medik untuk dokter anak.
"Untuk kondisi ini memang membutuhkan penyesuaian lebih lanjut atas tarif CBGs persalinan sectio dengan bayi lahir normal," tandasnya.
Dia juga menegaskan pelayanan gawat darurat tetap dijamin. Fachri mengatakan, berita yang menyebutkan ada penghilangan pembiayaan gawat darurat sangat salah.
Adapun yang benar, kata dia, pengaturan lebih lanjut. Dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan, kata dia, sebanyak 25% masalah kesehatan di UGD ternyata bukan kasus gawat darurat. Ada 144 diagnosis yang seharusnya bisa diatasi oleh puskesmas/klinik pratama/dokter umum praktik perorangan.
"Sehingga salah besar kalau diberitakan BPJSK tidak menanggung kasus gawat darurat. BPJSK terus mengedukasi semua pihak bahwa false emergency seharusnya tidak ada lagi di UGD rumah sakit. Kondisi yang benar-benar emergensi yang negara hadir menanggung agar semuanya sesuai ketentuan," tuturnya.
Fachmi pun mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar atau hoaks.
"Awas berita hoaks," ujarnya.
"BPJS Kesehatan tidak pernah menghilangkan pelayanan tersebut di atas," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (17/9/2018).
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri menyikapi beredarnya kabar BPJS Kesehatan menghilangkan layanan oprasi katarak hingga fisioterapi.
Fachmi menegaskan instansinya tetap menjambin biaya operasi katarak. "Yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan kapan operasi dilakukan yang ditanggung BPJS Kesehatan, " ucapnya.
Dia menjelaskan, operasi katarak yang ditanggung untuk penglihatan yang harusnya bisa melihat dalam jarak 18 meter namun kemudian hanya bisa melihat dalam jarak 6 meter atau kurang (visus kurang dari dan atau sama dengan 6/18).
"Ini berarti mata yang dioperasi sudah betul-betul harus dioperasi karena 'pengerasan lensa' mata. Yang belum tahap keharusan, maka operasinya bisa dijadwalkan kecuali apabila ada hal emergensi," tuturnya.
Dia menjelaskan, biaya operasi katarak setahun sebesar Rp2,6 triliun. Lebih besar daripada biaya cuci darah selama setahun yang hanya Rp2,3 triliun.
"Artinya, kalau ada pilihan prioritas, biaya yang ada tentu diprioritaskan untuk kasus yang menyangkut nyawa, misalnya gagal ginjal. Ini apabila kita terpaksa membandingkannya," tandasnya.
BPJS Kesehatan juga tetap menjamin pelayanan fisioterapi tetap dijamin. Menurut Fachmi, tidak ada penghilangan. Yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan frekuensi tindakan yang ditanggung BPJSK.
Dia menjelaskan, pelayanan fisioterapi diatur maksimal dua kali seminggu atau delapan kali sebulan (untuk satu siklus).
"Apakah bisa lebih? jawabnya bisa, tergantung evaluasi oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik," katanya.
Dia memaparkan, biaya pelayanan fisioterapi yang belum diatur dalam setahun, menyerap biaya sebesar hampir Rp1 triliun. Sama dengan biaya kumpulan dari tiga penyakit yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi, dalam hal ini thalasemia, sirosis hati, dan kanker darah/leukemia. Ketiga penyakit ini dalam setahun menyerap biaya sebesar Rp1 triliun.
"Artinya kalau ada pilihan prioritas, biaya yang ada tentu diprioritaskan untuk kasus yang menyangkut nyawa, seperti thalasemia, sirosis hati, dan kanker darah/leukemia. Ini apabila kita terpaksa membandingkannya," tuturnya.
Pelayanan bayi sehat/normal pada pelayanan sectio juga tetap dijamin. Fachmi juga menegaskan tidak ada penghilangan layanan itu.
Menurut dia, yang ada adalah pembayarannya dalam satu kesatuan dalam persalinan sectio, sebagai konsekuensi rawat gabung (room in). Tidak ada penghilangan peran dokter anak di sini.
Fachmi menjelaskan, dalam pengaturan ini, tidak ada hal baru sama sekali. Pengaturan ini lebih mengacu kepada kondisi sebelum tahun 2017, bahwa dari sistem biaya sectio yang dibayarkan, manajemen rumah sakit yang kemudian mengatur jasa medik untuk dokter obgyn dan jasa medik untuk dokter anak.
"Untuk kondisi ini memang membutuhkan penyesuaian lebih lanjut atas tarif CBGs persalinan sectio dengan bayi lahir normal," tandasnya.
Dia juga menegaskan pelayanan gawat darurat tetap dijamin. Fachri mengatakan, berita yang menyebutkan ada penghilangan pembiayaan gawat darurat sangat salah.
Adapun yang benar, kata dia, pengaturan lebih lanjut. Dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan, kata dia, sebanyak 25% masalah kesehatan di UGD ternyata bukan kasus gawat darurat. Ada 144 diagnosis yang seharusnya bisa diatasi oleh puskesmas/klinik pratama/dokter umum praktik perorangan.
"Sehingga salah besar kalau diberitakan BPJSK tidak menanggung kasus gawat darurat. BPJSK terus mengedukasi semua pihak bahwa false emergency seharusnya tidak ada lagi di UGD rumah sakit. Kondisi yang benar-benar emergensi yang negara hadir menanggung agar semuanya sesuai ketentuan," tuturnya.
Fachmi pun mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar atau hoaks.
"Awas berita hoaks," ujarnya.
(dam)
