Politikus Gerindra Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden Dipersekusi
Rabu, 12 September 2018 - 17:44 WIB
Politikus Gerindra Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden Dipersekusi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menganggap gerakan tanda pagar (tagar) 2019 Ganti Presiden atau #2019GantiPresiden telah diperlakuan secara sewenang-wenang atau dipersekusi.
Dia meminta agar persekusi terhadap gerakan tersebut segera dihentikan. Menurut Andre, persekusi terhadap suatu gerakan yang lahir dari masyarakat bisa mematikan demokrasi.
"Kalau kita siap berdemokrasi, yang tidak setuju tagar 2019 Ganti Presiden silakan bikin tandingan," tutur Andre dalam diskusi bertajuk Polemik Tagar di Cikini, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Andre menilai, penggunaan tagar di media sosial untuk menyampaikan aspirasi adalah hal lumrah dalam alam demokrasi.
Menurut dia, persoalan muncul ketika #2019GantiPresiden mendapat respons positif dari masyarakat. Tagar yang menuntut perubahan itu dinilainya lebih laku dibanding tagar Jokowi dua periode atau tagar tetap Jokowi.
"Sehingga yang katanya surveinya tinggi, parpolnya banyak, mulai panik karena tagar ini direspons baik. Mulailah ada persekusi," kata Andre.
Andre menambahkan, persekusi adalah gejala masyarakat yang tidak siap berdemokrasi.
Padahal, kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan gerakan ini bukan kampanye.
"Ini soal kemampuan kita menerima perbedaan. Mari kita anggap perbedaan ini bunga demokrasi. Kalau hari ini #2019GantiPresiden deklarasi, ya monggo besok #Jokowi2Periode. Tak perlu saling cegah, persekusi, diskriminasi. Begitu juga aparat yang tinggal melokalisir dan tak perlu jadi wasit pemilu," tuturnya.
Dia meminta agar persekusi terhadap gerakan tersebut segera dihentikan. Menurut Andre, persekusi terhadap suatu gerakan yang lahir dari masyarakat bisa mematikan demokrasi.
"Kalau kita siap berdemokrasi, yang tidak setuju tagar 2019 Ganti Presiden silakan bikin tandingan," tutur Andre dalam diskusi bertajuk Polemik Tagar di Cikini, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Andre menilai, penggunaan tagar di media sosial untuk menyampaikan aspirasi adalah hal lumrah dalam alam demokrasi.
Menurut dia, persoalan muncul ketika #2019GantiPresiden mendapat respons positif dari masyarakat. Tagar yang menuntut perubahan itu dinilainya lebih laku dibanding tagar Jokowi dua periode atau tagar tetap Jokowi.
"Sehingga yang katanya surveinya tinggi, parpolnya banyak, mulai panik karena tagar ini direspons baik. Mulailah ada persekusi," kata Andre.
Andre menambahkan, persekusi adalah gejala masyarakat yang tidak siap berdemokrasi.
Padahal, kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan gerakan ini bukan kampanye.
"Ini soal kemampuan kita menerima perbedaan. Mari kita anggap perbedaan ini bunga demokrasi. Kalau hari ini #2019GantiPresiden deklarasi, ya monggo besok #Jokowi2Periode. Tak perlu saling cegah, persekusi, diskriminasi. Begitu juga aparat yang tinggal melokalisir dan tak perlu jadi wasit pemilu," tuturnya.
(dam)
