Soal Dispensasi Dukung Jokowi, Pengamat: Demokrat Mestinya Solid
Selasa, 11 September 2018 - 11:06 WIB
Soal Dispensasi Dukung Jokowi, Pengamat: Demokrat Mestinya Solid
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat memberikan disepensasi kepada kadernya di Papua untuk mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Pengamat politik Manilka Research, Herzaky M Putra mengatakan perlu diperjelas apakah dispensasi itu hanya pernyataan seorang pergurus atau sikap dari ketua umum Partai Demokrat.
Pasalnya sudah jelas bahwa partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Untuk dispensasi kepada kader Demokrat di Papua yang mendukung Jokowi, perlu dipastikan dulu ini apakah pernyataan dispensasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat atau bukan," kata Zaky kepada SINDOnews, Senin 10 September 2018. (Baca juga: Kader Papua Dukung Jokowi, Demokrat Tak Beri Sanksi )
Zaky menambahkan, secara fatsun politik jika partai telah memutuskan dukungan secara resmi, seharusnya memiliki komitmen untuk melaksanakannya dari hulu ke hilir.
Jika ternyata ada kader yang memiliki pendapat berbeda, kata dia, kembali lagi ke mekanisme yang ada di partai tersebut.
"Tentunya kita menunggu pernyataan resmi dari Partai Demokrat yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, atau yang diminta Ketua Umum menyampaikan. Bukan sekadar pernyataan dari satu dua orang pengurus yang belum tentu mewakili sikap partai secara keseluruhan," tutur Zaky.
Menurut dia, semestinya Demokrat dapat solid. "Jika ada yang berbeda dari garis partai yang telah ditetapkan, Demokrat tentu memiliki mekanisme sendiri bagaimana menyikapinya," tuturnya.
Pengamat politik Manilka Research, Herzaky M Putra mengatakan perlu diperjelas apakah dispensasi itu hanya pernyataan seorang pergurus atau sikap dari ketua umum Partai Demokrat.
Pasalnya sudah jelas bahwa partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Untuk dispensasi kepada kader Demokrat di Papua yang mendukung Jokowi, perlu dipastikan dulu ini apakah pernyataan dispensasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat atau bukan," kata Zaky kepada SINDOnews, Senin 10 September 2018. (Baca juga: Kader Papua Dukung Jokowi, Demokrat Tak Beri Sanksi )
Zaky menambahkan, secara fatsun politik jika partai telah memutuskan dukungan secara resmi, seharusnya memiliki komitmen untuk melaksanakannya dari hulu ke hilir.
Jika ternyata ada kader yang memiliki pendapat berbeda, kata dia, kembali lagi ke mekanisme yang ada di partai tersebut.
"Tentunya kita menunggu pernyataan resmi dari Partai Demokrat yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, atau yang diminta Ketua Umum menyampaikan. Bukan sekadar pernyataan dari satu dua orang pengurus yang belum tentu mewakili sikap partai secara keseluruhan," tutur Zaky.
Menurut dia, semestinya Demokrat dapat solid. "Jika ada yang berbeda dari garis partai yang telah ditetapkan, Demokrat tentu memiliki mekanisme sendiri bagaimana menyikapinya," tuturnya.
(dam)
