Danseskoal Serukan Kerja Sama Internasional Hadapi Unmanned System di Laut
Rabu, 15 Agustus 2018 - 06:48 WIB
Danseskoal Serukan Kerja Sama Internasional Hadapi Unmanned System di Laut
A
A
A
JAKARTA - Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Laksda TNI Amarulla Octavian menyerukan kerja sama internasional dalam menghadapi unmanned system di laut.
Pandangan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama di forum internasional Ikatan Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN) pada 13 Agustus 2018 di Hotel Fairmont.
"Konsep kerja sama maritim ke depan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis wilayah perairan Asia Tenggara dan perkembangan teknologi, utamanya penggunaan Unmanned System di laut," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Selasa 14 Agustus 2018.
Octavian menyebutkan, teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV) telah digunakan oleh berbagai angkatan laut di kawasan Indo-Pasifik.
"Pada sisi lain, hukum laut internasional yang ada belum mengatur sama sekali bagaimana kapal perang dan coast guard harus bereaksi menghadapinya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Australia Vice Admiral Michael Noonan juga menyampaikan pandangan Royal Australian Navy (RAN) ke depan sesuai dengan tajuk dalam forum tersebut "TNI AL-RAN Shared Maritime Interests, Opportunities and Challenges".
Pada sesi diskusi, peserta forum sangat antusias membahas berbagai peluang kerja sama maritim di masa mendatang, tidak saja antar angkatan laut tetapi juga dengan angkatan udara dan komponen lain yang berwenang di laut.
Forum internasional tersebut dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri dari para alumni pendidikan di Australia dan di Indonesia. Hadir pula Duta Besar Australia untuk Indonesia Bapak Gary Quinlan, Mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Mantan Kabakamla Laksdya TNI D.A. Mamahit, dan beberapa perwira tinggi dan menengah TNI lainnya serta mahasiswa dari Universitas Pertahanan.
Berbagai peluang kerjasama maritim juga sempat disinggung untuk menjadi kajian Pusat Kajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal sebagai rekomendasi untuk pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama di forum internasional Ikatan Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN) pada 13 Agustus 2018 di Hotel Fairmont.
"Konsep kerja sama maritim ke depan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis wilayah perairan Asia Tenggara dan perkembangan teknologi, utamanya penggunaan Unmanned System di laut," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Selasa 14 Agustus 2018.
Octavian menyebutkan, teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV) telah digunakan oleh berbagai angkatan laut di kawasan Indo-Pasifik.
"Pada sisi lain, hukum laut internasional yang ada belum mengatur sama sekali bagaimana kapal perang dan coast guard harus bereaksi menghadapinya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Australia Vice Admiral Michael Noonan juga menyampaikan pandangan Royal Australian Navy (RAN) ke depan sesuai dengan tajuk dalam forum tersebut "TNI AL-RAN Shared Maritime Interests, Opportunities and Challenges".
Pada sesi diskusi, peserta forum sangat antusias membahas berbagai peluang kerja sama maritim di masa mendatang, tidak saja antar angkatan laut tetapi juga dengan angkatan udara dan komponen lain yang berwenang di laut.
Forum internasional tersebut dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri dari para alumni pendidikan di Australia dan di Indonesia. Hadir pula Duta Besar Australia untuk Indonesia Bapak Gary Quinlan, Mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Mantan Kabakamla Laksdya TNI D.A. Mamahit, dan beberapa perwira tinggi dan menengah TNI lainnya serta mahasiswa dari Universitas Pertahanan.
Berbagai peluang kerjasama maritim juga sempat disinggung untuk menjadi kajian Pusat Kajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal sebagai rekomendasi untuk pemerintah.
(mhd)
