Bekali Caleg Akademisi, PDIP Bahas Paradigma Ekonomi Berdikari
Kamis, 02 Agustus 2018 - 15:17 WIB
Bekali Caleg Akademisi, PDIP Bahas Paradigma Ekonomi Berdikari
A
A
A
JAKARTA - Setelah bacaleg artis dan purnawirawan, kini giliran bacaleg akademisi yang mendapat pembekalan dari DPP PDI Perjuangan. Dalam pembekalan yang dihadiri 19 akademisi dibahas paradigma ekonomi berdikari yang menjadi salah satu cita-cita Trisakti Bung Karno.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap para profesor dan doktor yang bergabung dan menjadi anggota DPR nantinya bisa menjabarkan sekaligus mempraktikkan gagasan ekonomi berdikari yang dicanangkan Bung Karno.
“Bagaimana kita berdikari berdiri di atas kaki sendiri dengan seluruh aspek kehidupan kita, di tengah perkembangan liberalisasi ekonomi dan juga politik yang luar biasa belakangan ini,” ujar Hasto.
Hal itu disampaikan Hasto dalam pembekalan bacaleg akademisi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro 58, Jakarta, Kamis (2/8). Selain 19 peserta, hadir juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf dan Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta.
Hasto mengatakan, Indonesia harus berdikari dari masalah pangan dan energi. Puluhan tahun negara ini masih impor sejumlah jenis pangan, minyak dan gas bumi, kendati di era Jokowi hal ini sudah menjadi perhatian. “Indonesia tidak boleh dijajah oleh impor,” tegas Hasto.
Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, kata Hasto, PDI Perjuangan menyadari kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kebijakan berdasarkan riset ini pula yang terus didorong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi.
“Ketika Ibu Mega berdialog dengan Pak Presiden Jokowi membahas pengumuman kembali Pak Jokowi sebagai capres, pertemuan itu pada hari Jumat 23 Februari 2018. Dalam suasana yang sangat kontemplatif, Ibu Mega berpesan agar Jokowi membuat data research nasional, di mana semua data terintegrasi,” kata Hasto.
Data yang terintegrasi itu, setidaknya memuat empat hal, yakni data manusia, flora, fauna dan teknologi. Data ini bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus.
“Ibu Mega punya imajinsi, misalnya Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label citarasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian,” urainya.
Arif Budimanta mengatakan, pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, setiap kebijakan di bidang pendidikan dan iptek harus mengarah pada tujuan tersebut.
“Karena tanpa pendidikan kita tak akan pernah menjadi satu negara yang maju,” ujarnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap para profesor dan doktor yang bergabung dan menjadi anggota DPR nantinya bisa menjabarkan sekaligus mempraktikkan gagasan ekonomi berdikari yang dicanangkan Bung Karno.
“Bagaimana kita berdikari berdiri di atas kaki sendiri dengan seluruh aspek kehidupan kita, di tengah perkembangan liberalisasi ekonomi dan juga politik yang luar biasa belakangan ini,” ujar Hasto.
Hal itu disampaikan Hasto dalam pembekalan bacaleg akademisi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro 58, Jakarta, Kamis (2/8). Selain 19 peserta, hadir juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf dan Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta.
Hasto mengatakan, Indonesia harus berdikari dari masalah pangan dan energi. Puluhan tahun negara ini masih impor sejumlah jenis pangan, minyak dan gas bumi, kendati di era Jokowi hal ini sudah menjadi perhatian. “Indonesia tidak boleh dijajah oleh impor,” tegas Hasto.
Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, kata Hasto, PDI Perjuangan menyadari kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kebijakan berdasarkan riset ini pula yang terus didorong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi.
“Ketika Ibu Mega berdialog dengan Pak Presiden Jokowi membahas pengumuman kembali Pak Jokowi sebagai capres, pertemuan itu pada hari Jumat 23 Februari 2018. Dalam suasana yang sangat kontemplatif, Ibu Mega berpesan agar Jokowi membuat data research nasional, di mana semua data terintegrasi,” kata Hasto.
Data yang terintegrasi itu, setidaknya memuat empat hal, yakni data manusia, flora, fauna dan teknologi. Data ini bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus.
“Ibu Mega punya imajinsi, misalnya Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label citarasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian,” urainya.
Arif Budimanta mengatakan, pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, setiap kebijakan di bidang pendidikan dan iptek harus mengarah pada tujuan tersebut.
“Karena tanpa pendidikan kita tak akan pernah menjadi satu negara yang maju,” ujarnya.
(pur)
