Pengembangan Prukades Butuh Kolaborasi Stakeholder

KAMPAR - Pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) terus menunjukkan perkembangan mengembirakan. Kendati demikian percepatan pengembangan salah satu program unggulan milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tersebut membutuhkan peran kolaboratif dari sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder).

"Pengembangan prukades membutuhkan peran bersama antara petani, pengusaha, dan pemerintah agar produk unggulan desa bisa berkualitas dan terserap pasar dengan baik. Apalagi prukades di kawasan Riau ini memiliki skala bisnis yang dibuktikan banyaknya kesepakatan antara pelaku Prukades dengan mitra usaha," ujar Tim Advisor Kemendesa PDTT Aviliani saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Prukades, di Kampar, Riau, Jumat (27/7/2018).

Dia mengatakan saat ini di kawasan Riau telah ada 22 nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, petani, dan mitra bisnis untuk mengembangkan Prukades. Beberapa produk unggulan desa yang menarik minat investor untuk dikembangkan bersama dengan petani antara lain jeruk, nanas, tepung pisang, karet, sawit, jagung, kopi, hingga produk perikanan seperti udang dan ikan.

Menurutnya, MoU tersebut merupakan kesempatan besar bagi semua pihak baik petani maupun mitra usaha untuk bersama-sama berkembang dan meraih keuntungan bersama sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. "Namun saya dengar ada beberapa MoU yang belum diimpelementasikan sehingga harus ada evaluasi terkait kendala yang menghambat implementasi dari MoU tersebut," ujarnya.

Pengamat ekonomi senior ini mengatakan semua pemangku kepentingan Prukades harus terus mengembangkan diri sehingga kualitas produk bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Dia mencontohkan bagi produk nanas madu di Desa Kualu Nenas, Kabupaten Kampar mempunyai potensi besar untuk diserap oleh pasar. Nanas madu tersebut mempunyai kualitas bagus dengan rasa manis dan berkadar garam rendah.

"Petani nanas di sini harus terus menjaga kualitas produk dengan memilih bibit yang bagus, mengembangkan teknik bercocok tanam yang efektif termasuk menjaga pasokan air," ujarnya.

Kepada para mitra bisnis yang menjadi off taker produk, Aviliani meminta agar mereka mempunyai standardisasi pengolaan produk dari para petani. Standardidasi ini penting agar produk yang bakal dilempar ke pasaran mempunyai kualitas bagus sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Pemerintah daerah juga harus mampu menciptakan kondusivitas ekosistem usaha yang ramah terhadap kepentingan petani dan mitra usaha mereka. "Sekarang tidak zamannya lagi berdiri sendiri, Pemda harus berperan membangun ekosistem usaha nanas di skala lokal. Dari mulai regulasi pelaku (off taker), petani, kelompok tani harus tertata dengan baik sehingga dapat produksi pertanian nanas diserap oleh pasar. Perlu fungsi kolaborasi dari hulu sampai hilir," pungkasnya.