SKSI Minta Hentikan Segala Kebijakan Pemborosan
Senin, 02 Juli 2018 - 21:37 WIB
SKSI Minta Hentikan Segala Kebijakan Pemborosan
A
A
A
JAKARTA - Model kepemimpinan para Direksi dan Komisaris Badan Usama Milik Negara (BUMN) seperti di
korporasi pelat merah, Semen Indonesia (SI), mendapat sorotan.
Hal ini terjadi, akibat kebijakan manajemen yang rajin sekali menggunakan tenaga-tenaga pro-hire dibanding karyawan sendiri, akhirnya karyawan Semen Indonesia pun mengadakan aksi pada 29 Juni 2018.
Lewat siaran pers Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI), yang diterima SINDOnews, Senin (2/7/2018), SKSI menyoroti sejumlah permasalahan yang ada. Berikut beberapa poin yang tertera di siaran pers tersebut.
1. Prihatin dan menyesalkan terjadi banyak pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan oleh Manajemen PTSI.
2. Menolak tenaga Pro-hire yang terbukti tidak dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.
3. Menolak tindakan pemborosan Manajemen PTSI yang kontradiktif dengan kondisi riil kinerja Perusahaan dan kebijakan Cost Transformation.
4. Meminta Kementerian BUMN untuk mengevaluasi pengangkatan Pengurus dan Pengawas PTSI yang diindikasikan tidak clear and clean dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
5. Meminta Kementerian BUMN untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas berasal dari internal PTSI yang merepresentasikan keterwakilan Karyawan PTSI.
Ketua Umum SKSI Eko Wirantono mengatakan, sejumlah permasalahan yang ada makin bertambah karena putusnya atau sulitnya komunikasi kepada jajaran direksi.
"Komunikasi sudah sering kami bentuk sejak awal tahun 2017. Namun seringnya pergantian Direksi membuat upaya kami kerap gagal. Rezim yang baru ini lebih sulit sekali komunikasinya dan selalu tidak bisa memutuskan," ucapnya.
Senada Ketua Umum, Sekretaris Umum SKSI Effnu Subiyanto menambahkan, surat SKSI yang diambangkan dan tidak dijawab sudah delapan surat.
"Aksi press release ini sudah surat ke Sembilan upaya komunikasi SKSI dengan Direksi. Jika upaya ini tetap tidak diindahkan Direksi dan Menteri BUMN, SKSI akan menaikkan eskalasi konflik menjadi aksi mogok kerja," tuturnya.
Setelah tenaga pro hire masuk, kinerja BUMN ini tetap belum menunjukkan hasil. Harga batu bara yang merupakan 30 persen total biaya tetap tinggi. Kenaikan harga batu bara 20 persen tidak mampu dimanajemeni tenaga pro hire.
Akibatnya laba bersih kuartal I tahun ini melorot 45,9 persen dibanding kuartal sama tahun lalu. Setelah penurunan laba bersih 2017 sebesar 55,5 persen dibanding laba bersih 2016, langkah elit PTSI masih tanda tanya bagi karyawan.
Ironisnya Direksi justru meningkatkan jumlah kontrak kerja sama dengan konsultan-konsultan yang berharga mahal. Langkah tidak sensitif biaya Direksi lainnya adalah belanja kantor baru di Jakarta ratusan miliar.
Terakhir malah Direksi menaikkan gaji sendiri pada kondisi prihatin seperti ini. Beberapa waktu lalu karyawan Semen Padang dan Semen Tonasa yang merupakan grup holding PTSI juga sudah melakukan aksi demonstrasi dan duduk-duduk karena memprotes kebijakan Direktur Utama Hendi Prio Santoso.
Melihat hal ini, SKSI berharap Menteri BUMN atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyelesaikan konflik atau mismanajemen yang terjadi di PTSI. Politik infrastruktur membutuhkan kestabilan BUMN semen, jika BUMN digoyang maka justru menjadi kontraproduktif bagi negara ini.
korporasi pelat merah, Semen Indonesia (SI), mendapat sorotan.
Hal ini terjadi, akibat kebijakan manajemen yang rajin sekali menggunakan tenaga-tenaga pro-hire dibanding karyawan sendiri, akhirnya karyawan Semen Indonesia pun mengadakan aksi pada 29 Juni 2018.
Lewat siaran pers Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI), yang diterima SINDOnews, Senin (2/7/2018), SKSI menyoroti sejumlah permasalahan yang ada. Berikut beberapa poin yang tertera di siaran pers tersebut.
1. Prihatin dan menyesalkan terjadi banyak pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan oleh Manajemen PTSI.
2. Menolak tenaga Pro-hire yang terbukti tidak dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.
3. Menolak tindakan pemborosan Manajemen PTSI yang kontradiktif dengan kondisi riil kinerja Perusahaan dan kebijakan Cost Transformation.
4. Meminta Kementerian BUMN untuk mengevaluasi pengangkatan Pengurus dan Pengawas PTSI yang diindikasikan tidak clear and clean dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
5. Meminta Kementerian BUMN untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas berasal dari internal PTSI yang merepresentasikan keterwakilan Karyawan PTSI.
Ketua Umum SKSI Eko Wirantono mengatakan, sejumlah permasalahan yang ada makin bertambah karena putusnya atau sulitnya komunikasi kepada jajaran direksi.
"Komunikasi sudah sering kami bentuk sejak awal tahun 2017. Namun seringnya pergantian Direksi membuat upaya kami kerap gagal. Rezim yang baru ini lebih sulit sekali komunikasinya dan selalu tidak bisa memutuskan," ucapnya.
Senada Ketua Umum, Sekretaris Umum SKSI Effnu Subiyanto menambahkan, surat SKSI yang diambangkan dan tidak dijawab sudah delapan surat.
"Aksi press release ini sudah surat ke Sembilan upaya komunikasi SKSI dengan Direksi. Jika upaya ini tetap tidak diindahkan Direksi dan Menteri BUMN, SKSI akan menaikkan eskalasi konflik menjadi aksi mogok kerja," tuturnya.
Setelah tenaga pro hire masuk, kinerja BUMN ini tetap belum menunjukkan hasil. Harga batu bara yang merupakan 30 persen total biaya tetap tinggi. Kenaikan harga batu bara 20 persen tidak mampu dimanajemeni tenaga pro hire.
Akibatnya laba bersih kuartal I tahun ini melorot 45,9 persen dibanding kuartal sama tahun lalu. Setelah penurunan laba bersih 2017 sebesar 55,5 persen dibanding laba bersih 2016, langkah elit PTSI masih tanda tanya bagi karyawan.
Ironisnya Direksi justru meningkatkan jumlah kontrak kerja sama dengan konsultan-konsultan yang berharga mahal. Langkah tidak sensitif biaya Direksi lainnya adalah belanja kantor baru di Jakarta ratusan miliar.
Terakhir malah Direksi menaikkan gaji sendiri pada kondisi prihatin seperti ini. Beberapa waktu lalu karyawan Semen Padang dan Semen Tonasa yang merupakan grup holding PTSI juga sudah melakukan aksi demonstrasi dan duduk-duduk karena memprotes kebijakan Direktur Utama Hendi Prio Santoso.
Melihat hal ini, SKSI berharap Menteri BUMN atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyelesaikan konflik atau mismanajemen yang terjadi di PTSI. Politik infrastruktur membutuhkan kestabilan BUMN semen, jika BUMN digoyang maka justru menjadi kontraproduktif bagi negara ini.
(maf)
