Kemendagri Berharap Pilkada Serentak 2018 Bawa Spirit Kegembiraan
Kemendagri Berharap Pilkada Serentak 2018 Bawa Spirit Kegembiraan
A
A
A
JAKARTA - Dua hari lagi masyarakat Indonesia akan memilih 17 gubernur dan wakil gubernur, 39 wali kota dan wakil wali kota, dan 115 bupati dan wakil bupati di Pilkada Serentak 2018. Sehingga, 50% akan dipilih gubernur yang akan memimpin provinsi-provinsi besar di Sumatera, Jawa hingga Papua.
“Untuk itu Kemendagri mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat, bahwa Pilkada 2018 ini betul-betul menjadi pesta demokrasi. Dimana ruh dan spiritnya adalah kegembiraan dan kebahagiaan di seluruh daerah pemilihan,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh di Ruang Serba Guna Kemenkominfo, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Menurut Zudan, Pilkada 2018 ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan amanah. Sedangkan untuk ASN (aparatur sipil negara) harus memberikan netralitas sehingga menjadi tumpuan agar pilkada serentak ini berjalan dengan baik.
"Untuk para ASN/PNS, bekerjalah dalam lingkup pemerintahan, sosial dan pembangunan. Kalau memang mau mendukung, dukunglah di bilik suara saja. Jangan sampai mendukung di luar itu,” ucap Zudan.
Jika pihaknya menemukan ada ASN yang tidak netral, menurut Zudan, akan diberikan sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Mulai dari turun pangkat hingga pemecatan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memastikan hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional. Wiranto mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres).
"Karena apa? Ada mobilitas manusia maka tidak hanya di 171 daerah itu, ada daerah yang tidak di 171 tetapi ada yang ikut di daerah itu," ujar Wiranto usai meresmikan Media Center, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
“Untuk itu Kemendagri mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat, bahwa Pilkada 2018 ini betul-betul menjadi pesta demokrasi. Dimana ruh dan spiritnya adalah kegembiraan dan kebahagiaan di seluruh daerah pemilihan,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh di Ruang Serba Guna Kemenkominfo, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Menurut Zudan, Pilkada 2018 ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan amanah. Sedangkan untuk ASN (aparatur sipil negara) harus memberikan netralitas sehingga menjadi tumpuan agar pilkada serentak ini berjalan dengan baik.
"Untuk para ASN/PNS, bekerjalah dalam lingkup pemerintahan, sosial dan pembangunan. Kalau memang mau mendukung, dukunglah di bilik suara saja. Jangan sampai mendukung di luar itu,” ucap Zudan.
Jika pihaknya menemukan ada ASN yang tidak netral, menurut Zudan, akan diberikan sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Mulai dari turun pangkat hingga pemecatan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memastikan hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional. Wiranto mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres).
"Karena apa? Ada mobilitas manusia maka tidak hanya di 171 daerah itu, ada daerah yang tidak di 171 tetapi ada yang ikut di daerah itu," ujar Wiranto usai meresmikan Media Center, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
(kri)
Explore More