Jokowi Harus Jawab Tudingan SBY Soal Aparat Tak Netral di Pilkada
Senin, 25 Juni 2018 - 10:16 WIB
Jokowi Harus Jawab Tudingan SBY Soal Aparat Tak Netral di Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding ada oknum BIN, TNI/Polri tak netral dalam Pilkada 2018 menjadi perbincangan publik. Bahkan, pernyataan Presiden keenam ini menyulut komentar beragam di masyarakat, termasuk kalangan elit partai politik.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni mengatakan, tudingan SBY sangat serius dan harus segera dijawab oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan. "TNI, Polri dan BIN di bawah komando presiden, jika ada yang menyangsikan netralitas ketiga lembaga tersebut maka Presiden lah yang harus menanggapinya," ujar Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Senin (25/6/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Roni ini, meskipun SBY menyebut hanya "oknum" namun tetap saja menjadi tanggung jawab kelembagaan ketiga lembaga tersebut untuk mengklarifikasinya. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga komando, artinya meskipun tudingan ditujukan kepada oknum, namun secara kelembagaan tidak bisa lepas tangan.
Misalnya kata Roni, soal tudingan ketidaknetralan Polri, maka Polri harus menjawab semua tudingan tersebut secara gamblang. Menurut Roni, SBY memulai tudingan dengan menyebut kasus yang menyangkut Cawagub Pilkada Jakarta Sylviana Murni. Polri harus mampu menjelaskan sejauh mana pengusutan kasus tersebut, apakah masih diproses atau kah sudah dihentikan. Selanjutnya dalam tudingan-tudingan yang lainnya Polri harus menjelaskannya secara terbuka.
Dan yang terpenting, tambah dia, Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang membawahi langsung ketiga lembaga tersebut harus segera menjawab tudingan tersebut. Baginya, hanya Presiden Jokowi yang paling layak menjawab tudingan tersebut.
"Jika tidak ada klarifikasi dari Presiden dikhawatirkan tudingan tersebut diterima masyarakat sebagai kebenaran. Dan akhirnya muncul stigma negatif terhadap ketiga lembaga tersebut," katanya.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni mengatakan, tudingan SBY sangat serius dan harus segera dijawab oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan. "TNI, Polri dan BIN di bawah komando presiden, jika ada yang menyangsikan netralitas ketiga lembaga tersebut maka Presiden lah yang harus menanggapinya," ujar Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Senin (25/6/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Roni ini, meskipun SBY menyebut hanya "oknum" namun tetap saja menjadi tanggung jawab kelembagaan ketiga lembaga tersebut untuk mengklarifikasinya. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga komando, artinya meskipun tudingan ditujukan kepada oknum, namun secara kelembagaan tidak bisa lepas tangan.
Misalnya kata Roni, soal tudingan ketidaknetralan Polri, maka Polri harus menjawab semua tudingan tersebut secara gamblang. Menurut Roni, SBY memulai tudingan dengan menyebut kasus yang menyangkut Cawagub Pilkada Jakarta Sylviana Murni. Polri harus mampu menjelaskan sejauh mana pengusutan kasus tersebut, apakah masih diproses atau kah sudah dihentikan. Selanjutnya dalam tudingan-tudingan yang lainnya Polri harus menjelaskannya secara terbuka.
Dan yang terpenting, tambah dia, Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang membawahi langsung ketiga lembaga tersebut harus segera menjawab tudingan tersebut. Baginya, hanya Presiden Jokowi yang paling layak menjawab tudingan tersebut.
"Jika tidak ada klarifikasi dari Presiden dikhawatirkan tudingan tersebut diterima masyarakat sebagai kebenaran. Dan akhirnya muncul stigma negatif terhadap ketiga lembaga tersebut," katanya.
(amm)
