PKS Yakin Tudingan SBY Soal Aparat Negara Tak Netral Akurat
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku melihat gejala ketidaknetralan aparat negara dalam Pilkada Serentak 2018 diyakini berdasarkan data akurat. Maka itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sepakat dengan kekhawatiran SBY tersebut.
"Sinyalemen Pak SBY pasti didasari data yang kuat," kata Mardani Ali Sera dihubungi wartawan, Senin (25/6/2018). Sehingga, Mardani meminta masyarakat untuk mengawasi aparat negara secara bersama. "Agar aparat negara tidak jadi alat rezim," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan aparat negara nantinya harus diberikan hukuman yang berat. "Karena reformasi telah menempatkan Polri, TNI hingga BIN jauh dari politik praktis," paparnya.
Adapun informasi mengenai ketidaknetralan BIN, TNI dan Polri itu, menurut SBY, berdasarkan laporan yang diterimanya. SBY mengatakan, persoalan itu juga sudah disampaikannya di Madiun pada 18 Juni lalu.(Baca Juga: SBY Ingatkan BIN, TNI dan Polri Netral dalam Pilkada(amm)
"Sinyalemen Pak SBY pasti didasari data yang kuat," kata Mardani Ali Sera dihubungi wartawan, Senin (25/6/2018). Sehingga, Mardani meminta masyarakat untuk mengawasi aparat negara secara bersama. "Agar aparat negara tidak jadi alat rezim," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan aparat negara nantinya harus diberikan hukuman yang berat. "Karena reformasi telah menempatkan Polri, TNI hingga BIN jauh dari politik praktis," paparnya.
Adapun informasi mengenai ketidaknetralan BIN, TNI dan Polri itu, menurut SBY, berdasarkan laporan yang diterimanya. SBY mengatakan, persoalan itu juga sudah disampaikannya di Madiun pada 18 Juni lalu.(Baca Juga: SBY Ingatkan BIN, TNI dan Polri Netral dalam Pilkada(amm)