Golkar Minta SBY Tunjuk Hidung Aparat yang Tak Netral
Senin, 25 Juni 2018 - 07:30 WIB
Golkar Minta SBY Tunjuk Hidung Aparat yang Tak Netral
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding ada oknum Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 ditanggapi serius sejumlah elite partai politik.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily berpendapat sudah seharusnya alat negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri harus menunjukkan sikap netral dan tidak boleh berpolitik.
"Jika benar apa yang disampaikan Pak SBY tentu pihak BIN, Polri, TNI dan ASN yang terlibat harus segera dilaporkan ke Bawaslu," ujar Ace kepada SINDOnews, Minggu 24 Juni 2018. (Baca juga: Politikus PDIP Sebut 'Drama' Politik SBY Ketinggalan Zaman )
Anggota DPR ini menegaskan para oknum yang dituding SBY bisa dijatuhi sanksi dari pemberian teguran hingga pemecatan jika terbukti melanggar.
Maka itu, Ace meminta Presiden keenam tersebut membuktikan pernyataannya. "Pak SBY harus menunjukkan batang hidungnya siapa oknum yang dimaksud. Kalau benar itu dilakukan maka mereka telah melanggar UU Pilkada," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily berpendapat sudah seharusnya alat negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri harus menunjukkan sikap netral dan tidak boleh berpolitik.
"Jika benar apa yang disampaikan Pak SBY tentu pihak BIN, Polri, TNI dan ASN yang terlibat harus segera dilaporkan ke Bawaslu," ujar Ace kepada SINDOnews, Minggu 24 Juni 2018. (Baca juga: Politikus PDIP Sebut 'Drama' Politik SBY Ketinggalan Zaman )
Anggota DPR ini menegaskan para oknum yang dituding SBY bisa dijatuhi sanksi dari pemberian teguran hingga pemecatan jika terbukti melanggar.
Maka itu, Ace meminta Presiden keenam tersebut membuktikan pernyataannya. "Pak SBY harus menunjukkan batang hidungnya siapa oknum yang dimaksud. Kalau benar itu dilakukan maka mereka telah melanggar UU Pilkada," katanya.
(dam)
