Nilai Budaya sebagai Benteng Jati Diri Bangsa
Jum'at, 22 Juni 2018 - 21:22 WIB
Nilai Budaya sebagai Benteng Jati Diri Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Nilai-nilai luhur budaya bangsa harus terus ditanamkan kepada generasi muda. Bila ini dilakukan dapat menjadi pondasi kuat dalam menghadapi kuatnya arus dan pengaruh budaya luar yang dirasa tidak sesuai, serta dapat mencerabut jati diri bangsa.
"Anak-anak muda perlu dikenalkan kepada budaya-budaya lokal, sehingga tidak tercerabut identitasnya, identitas budaya dan sosialnya," ungkap Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Jumat (21/6/2018).
Menurut Moeldoko, era globalisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di mana, segala norma dan etika yang menjadi kekuatan, tidak tergerus dengan kemajuan zaman. Justru sebaliknya, dapat tetap hidup ditengah arus global.
"Yang paling penting, agar dalam permainan global, nilai-nilai budaya lokalnya tidak tercerabut," ujarnya. Dia melanjutkan, melestarikan seni dan budaya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesatuan bangsa.
Di mana salah satu ciri terjadinya perang kebudayaan adalah munculnya upaya masif untuk menghilangkan keyakinan atau ideologi sebuah bangsa. Oleh karenanya, untuk menghadapi ancaman itu, terutama dengan makin maraknya hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian yang berkembang begitu garang, kita tak boleh limbung, was-was, atau skeptis.
"Melalui seni, kita sungguh amat berharap agar nilai-nilai luhur bangsa itu, terus terjaga," kata Moeldoko.
Terpisah, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengamini pernyataan Moeldoko. Indonesia memang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam masalah pengaruh budaya asing. Saat ini, kebudayaan melalui medsos dan media konvensional tidak bisa dibendung.
"Saya kira tantangannya memang sulit, karena tidak ada pijakan bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal seni dan budaya," ujarnya. Dia menilai perlu dihidupkan kembali model kebijakan era Orde Baru seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Saat ini kan mungkin kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron, termasuk dalam hal budaya, padahal kebudayaan local adalah kebudayaan nasional," tuturnya.
Senada, Anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro juga mendukung jika penguatan budaya lokal agar tidak hilang karena derasnya arus globalisasi. Artinya, kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipertahakankan menjadi kultur permanen sehingga tidak terkikir jika ada budaya asing masuk.
"Anak-anak muda perlu dikenalkan kepada budaya-budaya lokal, sehingga tidak tercerabut identitasnya, identitas budaya dan sosialnya," ungkap Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Jumat (21/6/2018).
Menurut Moeldoko, era globalisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di mana, segala norma dan etika yang menjadi kekuatan, tidak tergerus dengan kemajuan zaman. Justru sebaliknya, dapat tetap hidup ditengah arus global.
"Yang paling penting, agar dalam permainan global, nilai-nilai budaya lokalnya tidak tercerabut," ujarnya. Dia melanjutkan, melestarikan seni dan budaya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesatuan bangsa.
Di mana salah satu ciri terjadinya perang kebudayaan adalah munculnya upaya masif untuk menghilangkan keyakinan atau ideologi sebuah bangsa. Oleh karenanya, untuk menghadapi ancaman itu, terutama dengan makin maraknya hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian yang berkembang begitu garang, kita tak boleh limbung, was-was, atau skeptis.
"Melalui seni, kita sungguh amat berharap agar nilai-nilai luhur bangsa itu, terus terjaga," kata Moeldoko.
Terpisah, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengamini pernyataan Moeldoko. Indonesia memang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam masalah pengaruh budaya asing. Saat ini, kebudayaan melalui medsos dan media konvensional tidak bisa dibendung.
"Saya kira tantangannya memang sulit, karena tidak ada pijakan bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal seni dan budaya," ujarnya. Dia menilai perlu dihidupkan kembali model kebijakan era Orde Baru seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Saat ini kan mungkin kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron, termasuk dalam hal budaya, padahal kebudayaan local adalah kebudayaan nasional," tuturnya.
Senada, Anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro juga mendukung jika penguatan budaya lokal agar tidak hilang karena derasnya arus globalisasi. Artinya, kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipertahakankan menjadi kultur permanen sehingga tidak terkikir jika ada budaya asing masuk.
(whb)
