Busyro Minta Semua Kalangan Dukung PKPU Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg
Kamis, 07 Juni 2018 - 11:04 WIB
Busyro Minta Semua Kalangan Dukung PKPU Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg
A
A
A
SOLO - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta semua kalangan mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Alasannya, DPR merupakan representasi rakyat yang membutuhkan perwakilan yang pro gerakan pemberantasan korupsi.
“Mantan napi koruptor memang punya hak menjadi baik dan itu harus dihormati. Namun di sisi lain untuk mengulang jabatan publik yang dia dulu pernah korupsi, apakah pemerintah berani menanggung risiko,” ujar Busyro saat ditemui di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo Rabu (6/6/2018).
Dirinya melihat stok orang yang profesional, akuntabel, egaliter dan memiliki rekam jejak baik jumlahnya banyak dan layak dicalonkan menjadi anggota dewan. Sehingga larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pileg 2019 perlu didorong semua kalangan, bukan hanya KPU saja. Terutama pemerintah dan DPR semestinya ikut mendorong.
Jika kalangan DPR menolak, dirinya merasa aneh sekali. Pada sisi lain, konsen moral KPU tentunya sudah melalui kajian yang empirik. Sehingga harus didukung.
Dia menambahkan, sikap pejabat negara memiliki dampak publik yang luas. Sehingga dalam menentukan sikap tentunya harus melalui pertimbangan yang cermat.
“Mantan napi koruptor memang punya hak menjadi baik dan itu harus dihormati. Namun di sisi lain untuk mengulang jabatan publik yang dia dulu pernah korupsi, apakah pemerintah berani menanggung risiko,” ujar Busyro saat ditemui di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo Rabu (6/6/2018).
Dirinya melihat stok orang yang profesional, akuntabel, egaliter dan memiliki rekam jejak baik jumlahnya banyak dan layak dicalonkan menjadi anggota dewan. Sehingga larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pileg 2019 perlu didorong semua kalangan, bukan hanya KPU saja. Terutama pemerintah dan DPR semestinya ikut mendorong.
Jika kalangan DPR menolak, dirinya merasa aneh sekali. Pada sisi lain, konsen moral KPU tentunya sudah melalui kajian yang empirik. Sehingga harus didukung.
Dia menambahkan, sikap pejabat negara memiliki dampak publik yang luas. Sehingga dalam menentukan sikap tentunya harus melalui pertimbangan yang cermat.
(kri)
