Marak OTT Kepala Daerah, Pengamat Sebut karena Biaya Politik Mahal

JAKARTA - Terlepas dari kasus Bupati Purbalingga, Tasdi, pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengira Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berlanjut, karena substansi persoalan politik di Indonesia belum diperbaiki.

Menurut Emrus, proses politik di Indonesia masih high cost atau berbiaya tinggi. Kalau dihitung-hitung biaya kampanye hingga menjadi calon bisa mencapai puluhan miliar. Sementara gaji para calon kepala daerah tidak sebanding dengan itu semua.

"Dia (Tasdi) sebulan itu take home pay sebulan paling tinggi enggak sampai Rp100 juta.
Presiden saja gajinya Rp60 sekian juta," kata Emrus, di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

"Nah kalau dihitung-hitung biaya kampanye biaya politik yang puluhan miliar itu kali lima tahun di kali 15 bulan tidak tertutupi. Sehingga sangat besar mendorong perilaku korupsi karena pengeluaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan," tambahnya.

Emrus menyarankan, agar Pemerintah dapat menekan biaya politik untuk menjadi pejabat publik ditekan sekecil mungkin. Selain itu menurutnya, cara lainnya bisa dilakukan dengan tidak melakukan seleksi tertutup, karena akan terjadi transaksi berlebih.

"Lebih baik seleksi dilakukan secara terbuka dan melibatkan universitas setempat dan lembaga yang bersangkutan. Dari itu nanti perguran tinggi atau lembaga dapat memutuskan calon terbaik dari penilaian elektabilitas, kapabilitas, dan integritas yang baik. Seperti CPNS gitu," ungkap Emrus.

Selain itu menurut Emrus, seharusnya kampanye saat ini tidak harus dengan tatap muka namun dapat menggunakan kecanggihan media sosial (Medsos) karena dinilai efektif dan efisien.

"Kalau menggunakan sosial media janji politiknya terekam. Jadi kalau omongannya tidak diterapkan sebagai bupati, rakyat bisa menagih janji itu dan yang bersangkutan tidak bisa mengelak," pungkasnya.