Gaji Operasional Babinsa Naik 771%

JAKARTA - Kabar gembira bagi personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI di seluruh Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan pendapatan operasional mulai bulan depan.

Tak tanggung-tanggung, kenaikan gaji operasional ini mencapai 771% dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya gaji operasional terendah Babinsa hanya Rp310.000 per bulan, dengan kenaikan ini mereka akan mendapatkan Rp2.700.00. Sementara untuk gaji tertinggi akan dinaikkan dari Rp1.335.000 menjadi Rp3.600.000.

“Oleh sebab itu, Babinsa juga dimulai nantinya di bulan Juli akan ada kenaikan pendapatan opera sional yang biasanya per bulan terendah itu Rp310.000, akan dinaikkan menjadi Rp2.700.000. Ini melompat 771%,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat buka bersama di Mabes TNI, Cilangkap, kemarin.

Jokowi mengatakan bahwa keputusan menaikkan gaji operasional Babinsa ini didasarkan dari masukan banyak pihak. Menurutnya, keputusan ini akan disambut gembira oleh personel Babinsa yang bertugas di desa-desa di seluruh pelosok Nusantara.

“Tapi di sini tidak ada Babinsa kan. Tapi saya kira, seluruh Babinsa yang mendengar pengumuman ini akan sa ngat bergembira, terutama yang berada di pelosok-pelosok,” ujarnya.

Dia mengungkapkan alasan kenaikan tersebut adalah karena Babinsa bekerja di pelosok-pelosok Tanah Air. Selain itu, mereka menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Oleh sebab itu, mereka layak diberikan tunjangan yang lebih,” ungkapnya. Jokowi menegaskan kenaikan gaji operasional personel Babinsa TNI tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik.

Upaya memberikan kenaikan gaji operasional Babinsa dilakukan demi memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi personel TNI. Apalagi, selama ini memang gaji operasional Babinsa relatif kecil.Dia mengatakan TNI jelas tidak boleh berpolitik. Politik TNI hanya politik negara untuk meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya. “Tidak boleh ke mana-mana. Sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada panglima dan kapolri. Selalu saya tekankan politik TNI dan Polri adalah politik untuk negara. Negara itu siapa rakyat, pemerintah yang sah,” tegasnya. Selain itu, Presiden juga mengumumkan adanya kenaikan tunjangan kinerja bagi aparat TNI/Polri.
Rencananya kenaikan tunjangan ini akan dimulai juga pada Juli mendatang. “Selain itu, juga akan saya umumkan mengenai kenaikan tunjangan kinerja atau tukin, yang akan diberikan juga di Juli, TNI/Polri semuanya naik jadi 70%,” kata mantan wali kota Surakarta itu.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku bersyukur atas peningkatan gaji operasional Babinsa TNI.

Menurutnya, Babinsa meru pakan aparat TNI yang bertugas paling depan. Mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada.

Dirinya yakin jika kebijakan peningkatan gaji operasional ini akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan Babinsa. Dia menegaskan bahwa gaji operasional tersebut berbeda dengan biaya operasional. “Yang tadinya menerima sekian akan menerima lebih dari Rp3 juta. Ini harus disyukuri,” ungkapnya.

Hadi berharap dengan adanya kenaikan ini kinerja Babinsa dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di pelosok Tanah Air.

“Dulunya kegiatan yang bisa melayani masyarakat harus lebih ditingkatkan, dan tamu-tamu yang datang ke desa atau RT harus lapor 1x24 jam sehingga lebih intens. Kemarin sudah, nanti akan digiatkan lagi,” kata Hadi.

Ditanyakan apakah hal ini berkaitan dengan pemilu, Hadi membantahnya. Menurutnya, sudah jelas bahwa TNI/Polriti dak berpolitik praktis.
“Tidak ada, tidak ada ya. Kan sudah disampaikan bahwa TNI/Polri itu netral dan politik negara,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung keputusan pemerin tah menaikkan tunjangan bagi personel TNI/Polri.

Menurutnya, kesejahteraan para pra jurit TNI/Polri harus menjadi perhatian bersama. Khusus untuk gaji Babinsa, selama ini jauh dari mencukupi. Apalagi, saat ini dengan situasi ekonomi yang semakin sulit sehingga banyak harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan sehingga dibutuhkan penyesuaian pendapat bagi personel TNI/Polri.

“Dengan gaji yang mereka terima sangat tidak cukup. Banyak yang mengeluhkan. Apalagi, ada kewajiban setiap hari mereka keliling rumah-rumah. Mereka sangat memprihatinkan. Maka dengan kenaikan ini, mereka ikut senang ada kenaikan,” katanya.

DPR, lanjut Bamsoet, akan mendukung setiap upaya untuk menaikkan kesejahteraan bagi para prajurit, apalagi bagi personel TNI/Polri yang selama ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Merekalah ujung tombak dari keamanan dan ketertiban sehingga sudah kewajiban pemerintah untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Pendapat personel TNI/ Polri harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi hari ini. Maka kami bersyukur jika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri melalui kenaikan gaji operasional,” katanya. Bamsoet meminta jangan mengaitkan kebijakan ini dengan agenda politik baik pilkada maupun pemilu serentak 2019.

Menurutnya, tugas personel TNI/Polri dalam pesta demokrasi jelas yakni menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemilu berjalan lancar. Mereka tidak terlibat dalam upaya dukung mendukung atau memenangkan satu pasangan calon. “Tugas mereka menjaga ketertiban termasuk pesta demokrasi nanti apakah pilkada, pileg, atau pilpres,” tegasnya. (Dita Angga)