Jokowi Tepis Anggapan Kenaikan Tunjangan TNI-Polri Bermuatan Politik
Rabu, 06 Juni 2018 - 03:49 WIB
Jokowi Tepis Anggapan Kenaikan Tunjangan TNI-Polri Bermuatan Politik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan kenaikan tunjangan kinerja TNI-Polri dan Bintara Pembina Desa bermuatan politis lantaran diberikan jelang Pemilu 2019.
"Tidak ada yang namanya TNI-Polri berpolitik. Nggak boleh kemana-mana. Politik TNI-Polri itu politik negara. Negara itu siapa, rakyat, pemerintah yang sah," kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakrta Timur, Selasa (5/6/2018).
Kenaikan tunjangan kinerja TNI-Polri hingga 70 persen, sementara Babinsa sebesar 771 persen akan berlaku mulai Juli 2018 mendatang.
Angka ini terbilang fantastis. Namun demikian Jokowi menegaskan tunjangan itu dinaikkan lantaran beban kerja yang dipikul Babinsa sangat berat, khususnya para Babinsa yang bekerja di pelosok terdepan Indonesia.
"Babinsa ini kan betul-betul di wilayah-wilayah. Terutama pelosok. Mereka ini adalah yang paling depan bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Jokowi.
"Tidak ada yang namanya TNI-Polri berpolitik. Nggak boleh kemana-mana. Politik TNI-Polri itu politik negara. Negara itu siapa, rakyat, pemerintah yang sah," kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakrta Timur, Selasa (5/6/2018).
Kenaikan tunjangan kinerja TNI-Polri hingga 70 persen, sementara Babinsa sebesar 771 persen akan berlaku mulai Juli 2018 mendatang.
Angka ini terbilang fantastis. Namun demikian Jokowi menegaskan tunjangan itu dinaikkan lantaran beban kerja yang dipikul Babinsa sangat berat, khususnya para Babinsa yang bekerja di pelosok terdepan Indonesia.
"Babinsa ini kan betul-betul di wilayah-wilayah. Terutama pelosok. Mereka ini adalah yang paling depan bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Jokowi.
(pur)
