Dinilai Cemarkan Nama Baik Soeharto, GMB Desak PSI Minta Maaf

Selasa, 05 Juni 2018 - 05:43 WIB
Dinilai Cemarkan Nama...
Dinilai Cemarkan Nama Baik Soeharto, GMB Desak PSI Minta Maaf
A A A
JAKARTA - Langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengunggah video Presiden RI kedua Soeharto di media sosial beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Generasi Muda Berkarya (GMB) mendesak PSI meminta maaf lantaran video tersebut diduga memuat pencemaran nama baik Soeharto.

"Kami meminta klarifikasi dan menuntut permintaan maaf dari PSI atas tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Presiden Kedua Soeharto serta menurunkan semua Video-video tersebut," kata Ketua Umum GMB, Raden Andreas Nandhiwardana, di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Andreas menganggap, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan PSI tidak mendasar dan tidak memiliki fakta yang valid. Sehingga, pihaknya menunggu itikad baik PSI untuk meminta maaf kepada Keluarga Cendana termasuk kepada Partai Berkarya.

Ia menegaskan, jika sampai pada waktunya partai yang dipimpin Grace Natalie tidak menyampaikan permintaan maaf, pihaknya akan melakukan langkah-langkah yang tepat guna meluruskan opini sesat di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bid Polhukam DPP-GMB M Tasrif Tuasamu mengatakan, dalam hal ini PSI tidak mengajarkan cara beretika dalam berdemokrasi dan tidak fair. "Partai PSI baru Berkarya juga baru, namun sangat disayangkan PSI tidak mengajarkan cara etika yang baik dalam berdemokrasi dan tidak fair dalam mengambil sikap," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Tafsir, PSI seharusnya memberi pelajaran dan pendidikan politik yang baik untuk partainya, bukan malah memviralkan video dengan muatan materi yang tidak etis, dan cenderung tidak fair dalam berdemokrasi.

Menurutnya, mengapa PSI tidak mengangkat orde lama kenapa PSI hanya menyudutkan orde baru. PSI harus terbuka terhadap publik dan memberikan alasan kenapa dia harus viralkan video secara arogansi menyudutkan keluarga alm Soeharto dan Keluarga Cendana.

"Saya pikir di era orde baru itu pertahanan nasional membaik, serta petanian dari pangan itu semua membaik. Jika memang terjadi masalah sosial lalu kemudian jika dianggap itu adalah kasus hak asasi manusia, kami minta PSI membuktikan itu kepada publik, agar publik menilai siapa yang benar-benar bisa membuktikan secara hukum," sebutnya.

Ditambahkan dia, jika PSI hanya sekedar membangun opini dan mendengarkan dari sebelah pihak, partai ini tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ia akan melaporkan PSI kepada Bawaslu.

"Kita akan laporkan PSI ke Bawaslu karena terjadi fitnah, ada unsur fitnah disitu jadi ada beberapa tuduhan keji untuk menjatuhkan keluaga besar Soeharto. Saya pikir PSI dengan antek-anteknya harus cerdaslah dalam berpolitik," pungkasnya.
(nag)
Berita Terkait
Tinggalkan PSI, Fadli...
Tinggalkan PSI, Fadli Noor jadi Konsultan Politik
Demi Keamanan, Penggunaan...
Demi Keamanan, Penggunaan CCTV dan HT di Lingkungan Warga Dinilai Penting
Mantan Sekretaris DPD...
Mantan Sekretaris DPD Hanura Pimpin PSI Sulsel
Penjelasan Antonius...
Penjelasan Antonius Yogo Prabowo terkait Partainnya di Pemilu 2024
Jubir PSI Sebut OMO...
Jubir PSI Sebut OMO FOLU Tak Bebani Anggaran Negara
Menteri Hukum Serahkan...
Menteri Hukum Serahkan SK Kepengurusan PSI kepada Sekjen Raja Juli Antoni
Berita Terkini
Cegah Kasus Korupsi...
Cegah Kasus Korupsi di BGN Terulang, Saut Situmorang Beri Saran Ini ke Nanik Deyang
Geger, WNI Bunuh WNI...
Geger, WNI Bunuh WNI di Hokkaido Jepang, Satu Anggota Polisi Ikut Terluka
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Kelakar Jenderal Sigit:...
Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis
Prabowo Dinilai Mampu...
Prabowo Dinilai Mampu Jaga Keamanan RI Hadapi Dinamika Geopolitik Global
5 Berita Hukum Pekan...
5 Berita Hukum Pekan Ini: Dadan Hindayana dan Silmy Karim Tersangka Korupsi, Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Infografis
Indonesia-AS Teken Perjanjian...
Indonesia-AS Teken Perjanjian Dagang Resiprokal: Kabar Baik buat 4 Juta Buruh Tekstil
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved