PB HMI Minta Jokowi Tinjau Ulang Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP
Minggu, 03 Juni 2018 - 13:56 WIB
PB HMI Minta Jokowi Tinjau Ulang Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan ulang gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Bendahara Umum PB HMI Taufan Tuarita mengatakan, kondisi negara saat ini sedang genting karena minimnya anggaran negara dalam postur APBN 2018. Belum lagi hutang negara dari luar negeri yang mencapai 4.000 Triliun.
"Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu, itu jauh lebih produktif," kata Taufan di Jakarta, Minggu (3/6/2018).
Dia mengatakan, gaji yang diterima oleh Megawati memang tidak seberapa bagi pemerintah, namun tidak bagi masyarakat kecil. Apalagi subsidi untuk masyarakat kecil banyak dikurangi di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Gajinya memang kecil menurut pemerintah, tapi masyarakat kecil pasti merasa terusik dengan nominal yang diterima. Itulah yang membuat masyarakat semakin terluka dengan gaji presiden ke-5 tersebut," tegasnya.
Okeh karena itu, PB HMI mendesak Presiden Jokowi untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang baik. Jangan sampai kebijakan yang diambil presiden Jokowi tidak mencerminkan visi Nawacita ataupun semangat revolusi mental.
"Seharusnya masyarakat dapat merasakan dampak atas kebijakan pemerintah, tapi nyatanya melenceng jauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Bendahara Umum PB HMI Taufan Tuarita mengatakan, kondisi negara saat ini sedang genting karena minimnya anggaran negara dalam postur APBN 2018. Belum lagi hutang negara dari luar negeri yang mencapai 4.000 Triliun.
"Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu, itu jauh lebih produktif," kata Taufan di Jakarta, Minggu (3/6/2018).
Dia mengatakan, gaji yang diterima oleh Megawati memang tidak seberapa bagi pemerintah, namun tidak bagi masyarakat kecil. Apalagi subsidi untuk masyarakat kecil banyak dikurangi di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Gajinya memang kecil menurut pemerintah, tapi masyarakat kecil pasti merasa terusik dengan nominal yang diterima. Itulah yang membuat masyarakat semakin terluka dengan gaji presiden ke-5 tersebut," tegasnya.
Okeh karena itu, PB HMI mendesak Presiden Jokowi untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang baik. Jangan sampai kebijakan yang diambil presiden Jokowi tidak mencerminkan visi Nawacita ataupun semangat revolusi mental.
"Seharusnya masyarakat dapat merasakan dampak atas kebijakan pemerintah, tapi nyatanya melenceng jauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
(pur)
