Buruh Diimbau Bangun Suasana Kondusif Hadapi Pilkada dan Pilpres

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendukung kinerja aparat Polri dalam mengatasi berbagai potensi konflik selama proses Pilkada Serentak dan Pilpres 2019 mendatang. Dalam mengatasi konflik, FSPMI menilai Indonesia sudah memiliki mekanisme dan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya kepolisian juga diminta cekatan menegakkan aturan hukum itu.

"Ada polisi sebagai penyidik, ada jaksa yang urus berkas. Siapa lagi kita percayakan kalau bukan ke penegak hukum? Kita hidup di negeri ini kok,” ujar Ketua FSPMI DPW Jawa Barat Sabilar Rosyad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Sikap FSPMI dalam menghadapi Pilkada Serentak dan Pilpres 2019 mendatang, kata dia, adalah dengan menjunjung aturan main yang sah dan berlaku di Indonesia. Sabilar mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya buruh untuk tidak mudah terpancing dengan letupan-letupan politik yang cenderung merugikan buruh itu sendiri.

Menurut dia, pengerahan massa besar-besaran dalam proses politik bisa saja dilakukan, namun harus atas dasar kesadaran dan juga sesuai perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Dia mengatakan, potensi konflik horizontal di masyarakat harus dihindari. Selain tidak akan membuat buruh Indonesia akan dipandang baik, juga merugikan bagi seluruh masyarakat.

"Ini tahun politik, risiko terlalu besar kalau ada kumpulan massa besar, takut ada yang menunggangi. Misalnya, kumpulnya di Monas, tahu-tahu di Ancol ada letupan. Ini berisiko besar. Sebaiknya, tak perlu kumpul-kumpul massa besar dalam tahun-tahun politik ini. Resiko ditunggangi loh,” imbaunya.

Dia menjelaskan, buruh Indonesia adalah masyarakat yang taat kepada hukum dan selalu mendukung aparat kepolisian dalam menegakkan hukum, serta memberantas kejahatan. Karena itu, jika ada pihak-pihak yang menuding buruh Indonesia sering bikin kisruh atau keributan dengan aksi-aksi massa yang besar, menurut dia hal itu tidaklah tepat.

"Kita buruh Indonesia enggak pernah melawan pemerintah,” ucapnya.

Ia memastikan, buruh Indonesia tidak akan memberikan reaksi berlebihan dalam proses-proses politik mendatang. Hal itu untuk menghindari gesekan sosial.

"Kalau polisi sudah menangani proses hukumnya, pasti tidak ada demo. Pasti kalau sudah ditangani, saya yakin tidak akan demo,” tandasnya.

Demikian pula dalam proses politik Pilpres 2019 mendatang, menurutnya, harus dilakukan sesuai koridor perundang-undangan. Buruh Indonesia, lanjutnya, patuh kepada koridor dan perundang-undangan yang berlaku dan sah.

"Koridornya ya undang-undang. Buruh dalam proses Pilkada dan Pilpres 2019 ya sesuai koridor undang-undang. Selanjutnya ya kita percayakan kepada polisi sebagai penyidik, aparatur hukum untuk menegakkan kalau ada persoalan,” ujarnya.

Meskipun, lanjut dia, setiap orang mungkin memiliki pilihan bakal calon presidennya masing-masing, namun tunduk kepada aturan main dan undang-undang adalah sebuah keharusan di Indonesia.

“Kalau mau milih atau mau ganti presiden ya nanti itu ada koridornya di Pemilu 2019. Semuanya ada koridor dan hukum serta undang-undangnya kok. Demikian pula, kalau mau terusin dengan presiden pilihannya, ya tetaplah sesuai koridor itu,” papar Zulkarnaen.

Sabilar sangat sepakat bahwa dalam proses politik ini tidak perlu mobilisasi massa besar-besaran dengan tujuan memperkeruh situasi. “Takut ditunggangi,” pungkasnya.