Jokowi Akan Buka Workshop Anggota DPRD dari PPP
Jum'at, 11 Mei 2018 - 21:42 WIB
Jokowi Akan Buka Workshop Anggota DPRD dari PPP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka acara workshop nasional anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu 13 Mei 2018.
Sebanyak 1.200 orang kader PPP seluruh Indonesia akan menghadiri acara yang berlangsung hingga Selasa 15 Mei 2018. "Insya Allah akan dibuka Presiden Joko Widodo, dan konfirmasi beliau sudah siap hadir, terakhir sudah kita koordinasi tadi dengan pihak protokol Istana," ujar Ketua Organizing Committee (OC) Achmad Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Dia melanjutkan, para peserta workshop adalah para kader PPP di 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh Indonesia yang ingin menjadi anggota DPRD. "Nanti para peserta dalam workshop akan mendapatkan materi dari narasumber, yakni dari para menteri kabinet kerja dan profesional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini.
Adapun anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan menjadi narasumber di workshop itu diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Akan memberikan materi bidang pemerintahan, penguatan DPRD dalam demokrasi," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Selain Tjahjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan hadir. "Akan bicara soal transfer daerah dan kondisi dolar Rp14.000 dampaknya ke daerah seperti apa," katanya.
Selanjutnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Tentu dengan ranah sosial keagamaan. Misalkan, menguatnya radikalisme di Indonesia," ujarnya.
Dia menerangkan, kegiatan itu merupakan syarat bagi anggota DPRD PPP untuk dicalonkan kembali dalam Pemilu berikutnya. "Kalau enggak datang, berarti sudah tidak mau atau tidak bersedia jadi caleg PPP," tuturnya.
Sedangkan alasan PPP mengundang Presiden Jokowi dan para menteri ke acara itu agar para kader PPP mendapatkan gambaran dari pemerintah mengenai capaian atau kebijakan pemerintah, khususnya program yang bersentuhan di masyarakat."Melalui anggota kami 1.200 DPRD itu diharapkan sosialisasi kebijakan pemerintah bisa segera tersampaikan ke masyarakat," katanya.
Karena, lanjut dia, DPRD merupakan perwakilan para pemilih PPP. "Ini membantu DPP sosialisasi ke masyarakat khususnya konstituen PPP, yakni ulama dan pesantren kaitannya program pemerintah dan sikap politik PPP pada Pemilu 2019," tuturnya
Sebanyak 1.200 orang kader PPP seluruh Indonesia akan menghadiri acara yang berlangsung hingga Selasa 15 Mei 2018. "Insya Allah akan dibuka Presiden Joko Widodo, dan konfirmasi beliau sudah siap hadir, terakhir sudah kita koordinasi tadi dengan pihak protokol Istana," ujar Ketua Organizing Committee (OC) Achmad Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Dia melanjutkan, para peserta workshop adalah para kader PPP di 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh Indonesia yang ingin menjadi anggota DPRD. "Nanti para peserta dalam workshop akan mendapatkan materi dari narasumber, yakni dari para menteri kabinet kerja dan profesional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini.
Adapun anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan menjadi narasumber di workshop itu diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Akan memberikan materi bidang pemerintahan, penguatan DPRD dalam demokrasi," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Selain Tjahjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan hadir. "Akan bicara soal transfer daerah dan kondisi dolar Rp14.000 dampaknya ke daerah seperti apa," katanya.
Selanjutnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Tentu dengan ranah sosial keagamaan. Misalkan, menguatnya radikalisme di Indonesia," ujarnya.
Dia menerangkan, kegiatan itu merupakan syarat bagi anggota DPRD PPP untuk dicalonkan kembali dalam Pemilu berikutnya. "Kalau enggak datang, berarti sudah tidak mau atau tidak bersedia jadi caleg PPP," tuturnya.
Sedangkan alasan PPP mengundang Presiden Jokowi dan para menteri ke acara itu agar para kader PPP mendapatkan gambaran dari pemerintah mengenai capaian atau kebijakan pemerintah, khususnya program yang bersentuhan di masyarakat."Melalui anggota kami 1.200 DPRD itu diharapkan sosialisasi kebijakan pemerintah bisa segera tersampaikan ke masyarakat," katanya.
Karena, lanjut dia, DPRD merupakan perwakilan para pemilih PPP. "Ini membantu DPP sosialisasi ke masyarakat khususnya konstituen PPP, yakni ulama dan pesantren kaitannya program pemerintah dan sikap politik PPP pada Pemilu 2019," tuturnya
(dam)
