BIN Kutuk Keras Pembunuhan Anggota Polri di Mako Brimob

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan mengecam dan mengutuk keras pembunuhan sadis terhadap lima anggota Polri yang dilakukan narapidana kasus terorisme di Rutan Mako Brimob. Menurut dia, tindakan tersebut sudah di luar batas kemanusiaan. "Karena itu mereka harus dituntut dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku," kata BG.
Dia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya lima anggota Polri yang meninggal sebagai syuhada demi membela NKRI. "Saya menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap anggota Polri yang telah menyelesaikan tugas operasi penanggulangan terorisme sehingga situasi dapat terkendali," ungkapnya.
Menurut dia, tindakan napi terorisme itu sangat biadab, keji, dan sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Mereka dengan sadis membunuh anggota Polri yang sedang bertugas. Awalnya melakukan penyanderaan, lalu membunuh secara brutal dan sadis. "Sudah sepantasnya mereka diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya," terangnya.

Dia menjelaskan, kerusuhan di Rutan Brimob secara teritorial adalah kerusuhan domestik dalam lingkup yang bisa dikendalikan dan tidak menimbulkan gangguan stabilitas keamanan nasional. Namun tindakan perlawanan napi dan tahanan tersangka terorisme tersebut mengirimkan pesan nyata bahwa terorisme adalah ancaman laten yang terus terjadi dan menuntut kerja sama semua pihak untuk menanganinya secara tegas dan tuntas.

Selanjutnya BIN mengingatkan kepada semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan sebagai bagian dari cara efektif memperkuat ketahanan nasional. Banyak napi atau teroris yang meninggal dalam penyergapan, mereka lahir dari cara berpikir dan cara pandang intoleran. Dari intoleransi yang dibiarkan tumbuh tindakan-tindakan radikal dan berujung pada tindakan terorisme. "Oleh karena itu, kita tidak boleh memberikan ruang sekecil apapun bagi menguatnya intoleransi," ungkapnya.

BIN juga mengajak kepada semua pihak untuk tidak mudah memercayai informasi yang beredar dan diragukan validitasnya (berita bohong/hoax) terkait kejadian ini, kecuali bersumber dari otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan terorisme. "Demi menjaga ketahanan sosial bangsa Indonesia, jangan politisasi peristiwa kerusuhan ini untuk tujuan-tujuan politik pragmatis yang justru dapat memperkuat kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan terorisme. Mari sama-sama kita lawan segala bentuk tindakan terorisme untuk Indonesia yang damai, aman dan sejahtera," sebutnya.