Pemerintah Diimbau Fokus Atasi TKA dan Isu SARA

JAKARTA - Anggota Komisi III Ahmad Sahroni meyakinkan pemerintah tengah menelusuri kemungkinan banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal atau imigran gelap dengan proyek investasi kerjasama antara Indonesia dengan Cina.

Komisi III dipastikan akan membahas persoalan visa (izin masuk ke suatu negara) untuk mengatasi persoalan pekerja asing ilegal. Sahroni menerangkan, dirinya kaget dengan diterimanya proses TKA dalam investasi kerja sama Indonesia bersama China.

Namun demikian dirinya menjelaskan, secara garis besar dalam rangkaian program investasi kerjasama dengan Cina ada hal terkait dengan TKA, khususnya menyangkut keahlian khusus.

"Seperti halnya di daerah sini ada rumah sakit misalnya sebagai contoh. Nah tidak mungkin semua warga ahli bidangnya dalam rumah sakit tersebut," kata Sahroni menjawab pertanyaan salah seorang warga saat kunjungan kerja di Cengkareng Barat, Minggu (6/5/2018).

Terkait kabar yang saat ini menjadi viral mengenai serbuan pekerja asing gelap, khususnya di sejumlah daerah, Sahroni memastikan hal itu tengah ditelusuri aparat berwenang.

"Mengenai imigran gelap dari Cina mengaku-ngaku pekerja itu yang sedang perlu diluruskan, diselidiki. Semoga ini tidak keluar jalur dari yang sudah ada (kerjasama investasi), tapi pemerintah tetap konsen menelusuri apakah imigran gelap ini proses- proses kerja sama di Sulawesi," papar Sahroni.

Dikemukakannya, TKA terbanyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Morowali. Dari daerah itu dikatakan Sahroni, banyak ditemukan imigran gelap dari pekerja asing yang terdaftar.

"Jadi mengatasnamakan pekerja tapi bukan, visanya turis. Ini sedang proses evaluasi visa. Semoga pada masa sidang mendatang Komisi III akan melanjutkan apa yang menjadi kebijakan dengan visa turis. Ini dalam proses," tegasnya.

Selain persoalan tenaga kerja, dalam kesempatan yang sama Sahroni mengingatkan warga mengenai pentingnya ketertiban masyarakat. Seperti persoalan pembagian sembako di Monas akhir April lalu yang mengakibatkan kematian dua bocah turut disayangkannya.

Dia menyarankan masyarakat, untuk lebih mengikuti pembagian sembako yang berada di wilayahnya. Hal itu diyakininya akan berlangsung lebih tertib dan tak membahayakan jiwa.

"Pembagian sembako paling banyak isinya 100 ribu harganya, duitnya sih enggak ada karena menggunakan kupon. Kalau cuma mengejar 100 ribu (sembako) tapi susahnya luar biasa dan bahkan menghilangkan nyawa orang itu bahaya, mendingan di wilayah masing-masing," pesan Sahroni.

Selain itu, masyarakat dimintanya juga lebih arif dalam menyikapi ajakan, khususnya yang mengatasnamakan agama dalam kampanye mengambil kekuasaan. Dia mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa mensejahterahkan masyarakat, siapapun orangnya.

"Saya mengimbau ke sini karena bapak ibu sudah melihat di TV, ribut satu dengan slogan ganti presiden dan satunya pertahankan presiden. Padahal presidennya juga belum tentu nyalon,” ucapnya.

Lebih lanjut Sahroni mengecam pihak-pihak tak bertanggung jawab yang berupaya memperdayai masyarakat dengan menggunakan isu SARA untuk kepentingan tertentu.

"Jangan rakyat kita diperdayai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan memporakporandakan masyarakat, ngaduin orang-orang supaya milih si A atau si B, suruh berhentiin orang (presiden), presidennya belum selesai," ungkapnya.

"Bagaimanapun presiden kita satu saat ini. Jangan selalu bawa agama bilang jihad terus tapi puncaknya untuk kekuasaan. Saya juga agama Islam, tapi tidak pernah membawa agama untuk mengkampanyekan atas kekuasaan. Yang penting masyarakat adem dan damai," tandasnya.

Dalam kunjungan kerja di Cengkareng Barat ini, Sahroni turut membagian sembako kepada 1.000 warga yang hadir. Di hari yang sama, sebelumnya Sahroni juga melakukan kunjungan kerja dan pembagian 1.000 sembako di Kelurahan Krukut. Di wilayah ini, Sahroni berpesan agar warga terhindar dari narkoba yang dapat merusak kesehatan dan jiwa.
(maf)