Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Gaji Guru Honorer
Jum'at, 04 Mei 2018 - 12:50 WIB
Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Gaji Guru Honorer
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru terutama guru honorer. Pasalnya, gaji guru honorer masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di sejumlah daerah Indonesia.
"Meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (4/5/2018).
Dia juga meminta Komisi II DPR dan Komisi X DPR mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia. "Dan melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK," jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi II DPR dan Komisi X DPR bersama dengan Pemda dan Kemendikbud untuk secara bersama melakukan evaluasi terkait masalah yang menyebabkan pencairan dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering terlambat. Mengingat, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa guru honorer dapat menggunakan maksimal 15% dari dana BOS untuk sekolah negeri dan 20% untuk sekolah swasta, agar gaji guru honorer tidak lagi terhambat.
Kemudian, pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk membuat regulasi turunan mengenai guru atau tenaga pengajar honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "Agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas," pungkasnya.
"Meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (4/5/2018).
Dia juga meminta Komisi II DPR dan Komisi X DPR mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia. "Dan melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK," jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi II DPR dan Komisi X DPR bersama dengan Pemda dan Kemendikbud untuk secara bersama melakukan evaluasi terkait masalah yang menyebabkan pencairan dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering terlambat. Mengingat, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa guru honorer dapat menggunakan maksimal 15% dari dana BOS untuk sekolah negeri dan 20% untuk sekolah swasta, agar gaji guru honorer tidak lagi terhambat.
Kemudian, pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk membuat regulasi turunan mengenai guru atau tenaga pengajar honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "Agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas," pungkasnya.
(kri)
