Zulkifli Hasan Tak Campuri Urusan Fraksi PAN Soal Pansus TKA
Rabu, 02 Mei 2018 - 18:57 WIB
Zulkifli Hasan Tak Campuri Urusan Fraksi PAN Soal Pansus TKA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tidak akan mencampuri urusan fraksinya di DPR mengenai usulan panitia khusus (Pansus) hak angket terkait Tenaga Kerja Asing (TKA). Zulkifli mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi PAN DPR untuk menentukan sikapnya terhadap usulan Pansus tersebut.
"Nanti saya serahkan fraksi lah itu DPR ya bagaimana bagusnya menurut fraksi saya di DPR," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Namun, dia mengingatkan bahwa fondasi dalam berbangsa dan bernegara adalah melindungi sejumlah tumpah darah Indonesia. "Nah oleh karena itu kalau rakyat kita tidak bekerja, ya dia dulu, itu namanya melindungi sejumlah tumpah darah Indonesia," kata dia.
Dia tidak sepakat jika profesi seperti sopir, memecah batu atau tukang gali tanah dikerjakan oleh tenaga kerja asing (TKA). "Kalau tempat orang lain itu orang lain yang tidak mau, tidak mau nyuci, tidak mau masak, enggak mau lagi baru minta kita," kata ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lagipula, kata dia, lapangan pekerjaan di tanah air kurang. Buktinya, lanjut dia, banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri menjadi kuli.
"Oleh karena itu, sekali lagi saya minta, pembantu-pembantu Presiden menjaga dong presidennya, masa tiba-tiba peraturan apa itu Perpresnya muncul ya harus dijaga," katanya.
Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik. "Tiba-tiba ada Perpres seperti itu kan kasihan presidennya," ungkapnya.
Adapun pembentukan Pansus itu diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam merespons penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap mempermudah proses administrasi TKA.
"Nanti saya serahkan fraksi lah itu DPR ya bagaimana bagusnya menurut fraksi saya di DPR," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Namun, dia mengingatkan bahwa fondasi dalam berbangsa dan bernegara adalah melindungi sejumlah tumpah darah Indonesia. "Nah oleh karena itu kalau rakyat kita tidak bekerja, ya dia dulu, itu namanya melindungi sejumlah tumpah darah Indonesia," kata dia.
Dia tidak sepakat jika profesi seperti sopir, memecah batu atau tukang gali tanah dikerjakan oleh tenaga kerja asing (TKA). "Kalau tempat orang lain itu orang lain yang tidak mau, tidak mau nyuci, tidak mau masak, enggak mau lagi baru minta kita," kata ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lagipula, kata dia, lapangan pekerjaan di tanah air kurang. Buktinya, lanjut dia, banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri menjadi kuli.
"Oleh karena itu, sekali lagi saya minta, pembantu-pembantu Presiden menjaga dong presidennya, masa tiba-tiba peraturan apa itu Perpresnya muncul ya harus dijaga," katanya.
Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik. "Tiba-tiba ada Perpres seperti itu kan kasihan presidennya," ungkapnya.
Adapun pembentukan Pansus itu diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam merespons penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap mempermudah proses administrasi TKA.
(pur)
