Deklarasi Dukungan KSPI Kepada Prabowo Dikritik
Selasa, 01 Mei 2018 - 20:30 WIB
Deklarasi Dukungan KSPI Kepada Prabowo Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Deklarasi dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) dikritik. Terlebih, deklarasi dukungan itu disampaikan dalam rangka memperingati hari buruh sedunia alias May Day hari ini.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM), Jakarta, Silvanus Alvin melihat ada transaksi politik dalam deklarasi dukungan KSPI ke Prabowo Subianto pada aksi May Day di Istora Senayan Jakarta hari ini.
"Ini (deklarasi dukungan KSPI terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2019) yang dibilang transaksi politik. Tidak beda seperti proses jual beli. Ada dukungan, ya ada jabatan. There is no such thing as free lunch," kata Silvanus Alvin di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Sehingga, dukungan itu dianggap sebagai bukti perjuangan KSPI tidak tulus, lantaran ada motif untuk menjual buruh demi kepentingan pribadi. Walaupun, diakuinya hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama ada konsensus dari semua anggota KSPI.
Pasalnya, kelompok atau serikat buruh bukan hanya dikuasai KSPI. Yakni, masih ada puluhan organisasi buruh lainnya yang juga harus diperjuangkan.
"Hanya saja tetap disayangkan kalau partisipasi politik kita ini hanya jadi alat pemuas kepentingan pribadi individu tertentu. Sehingga ujung-ujungnya akan timbul sikap apati dari masyarakat. Terutama dari kalangan milenial," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, bakal timbul sikap apatis karena dipastikan di antara buruh juga ada yang tidak akan setuju dengan proses transaksi politik seperti yang dilakukan KSPI itu. Kendati demikian, tetap saja transaksi politik diyakini akan sulit dihindari karena menyangkut kepuasan pribadi individu.
Idealnya dukungan yang diberikan memang harus dilandasi dari kepentingan bangsa, bukan pribadi. Sekadar diketahui, dalam memperingati hari buruh sedunia, KSPI mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2019.
Namun, kontrak politik dibuat kedua belah pihak. Salah satunya, mencalonkan Presiden KSPI Said Iqbal sebagai Menteri Tenaga Kerja jika Prabowo terpilih sebagai presiden di Pilpres mendatang.
Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, kontrak politik KSPI dengan Prabowo salah satunya meminta jatah menteri terkait ketenagakerjaan kesejahteraan. Adapun tujuannya untuk menyuarakan kepentingan buruh.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM), Jakarta, Silvanus Alvin melihat ada transaksi politik dalam deklarasi dukungan KSPI ke Prabowo Subianto pada aksi May Day di Istora Senayan Jakarta hari ini.
"Ini (deklarasi dukungan KSPI terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2019) yang dibilang transaksi politik. Tidak beda seperti proses jual beli. Ada dukungan, ya ada jabatan. There is no such thing as free lunch," kata Silvanus Alvin di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Sehingga, dukungan itu dianggap sebagai bukti perjuangan KSPI tidak tulus, lantaran ada motif untuk menjual buruh demi kepentingan pribadi. Walaupun, diakuinya hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama ada konsensus dari semua anggota KSPI.
Pasalnya, kelompok atau serikat buruh bukan hanya dikuasai KSPI. Yakni, masih ada puluhan organisasi buruh lainnya yang juga harus diperjuangkan.
"Hanya saja tetap disayangkan kalau partisipasi politik kita ini hanya jadi alat pemuas kepentingan pribadi individu tertentu. Sehingga ujung-ujungnya akan timbul sikap apati dari masyarakat. Terutama dari kalangan milenial," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, bakal timbul sikap apatis karena dipastikan di antara buruh juga ada yang tidak akan setuju dengan proses transaksi politik seperti yang dilakukan KSPI itu. Kendati demikian, tetap saja transaksi politik diyakini akan sulit dihindari karena menyangkut kepuasan pribadi individu.
Idealnya dukungan yang diberikan memang harus dilandasi dari kepentingan bangsa, bukan pribadi. Sekadar diketahui, dalam memperingati hari buruh sedunia, KSPI mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2019.
Namun, kontrak politik dibuat kedua belah pihak. Salah satunya, mencalonkan Presiden KSPI Said Iqbal sebagai Menteri Tenaga Kerja jika Prabowo terpilih sebagai presiden di Pilpres mendatang.
Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, kontrak politik KSPI dengan Prabowo salah satunya meminta jatah menteri terkait ketenagakerjaan kesejahteraan. Adapun tujuannya untuk menyuarakan kepentingan buruh.
(sms)
