Ini Panca Maklumat Rakyat Pekerja yang Disampaikan ke Pemerintah
Ini Panca Maklumat Rakyat Pekerja yang Disampaikan ke Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerjaan Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka menyambangi Istana Negara, Selasa (1/5/2018). Usai melakukan orasi Rieke Diah Pitaloka bersama perwakilan buruh berjalan kaki lewat pintu Sekneg menuju Istana Negara menyampaikan panca maklumat pekerja kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.
![Ini Panca Maklumat Rakyat Pekerja yang Disampaikan ke Pemerintah]()
Rieke bertemu Menaker untuk melaporkan tuntutan yang berupa panca maklumat pekerja bertepatan hari buruh sedunia, May Day, Selasa (1/5/ 2018).
Berikut panca maklumat rakyat pekerja yang diusulkan Rieke, Pertama mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional, dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
"Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk Badan Riset Nasional, agar Indonesia memiliki blue print pembangunan industri yang menyeluruh, dengan menempatkan Rakyat Indonesia sebagai subyek di hulu, tengah dan hilir pembangunan Industri Nasional. Kedua, mewujudkan dengan sungguh-sungguh Trilayak Rakyat Pekerja, yaitu Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.
Ketiga mewujudkan terpenuhinya Lima Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.
Keempat memberikan keadilan bagi seluruh Pekerja Pelayan Publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap negara.
Mereka telah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.
"Karena itu, kami mendesak Bapak Presiden agar memerintahkan dengan tegas kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan RI untuk segera bersama DPR-RI membahas dan mengesahkan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada 2018," ujarnya.
Kemudian menyelamatkan Aset Negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat, kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.
Selang satu jam kemudian Rieke Diah Pitaloka keluar kembali lewat pintu yang sama. Mantan presenter ini kemudian kembali ke massa untuk melaporkan hasil pertemuannya di Istana negara.
Dalam May Day yang digerakkan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia ini diikuti Federasi Pekerja Pos dan Logistik (FPPLI), Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI). Massa yang menemuti monas ini diperkirakan mencapai 50.000 peserta.
Aksi buruh yang dimotori KRPI ini diawali dengan Karnaval Budaya Rakyat Pekerja Indonesia dengan longmarch dari Patung Kuda.
Rieke bertemu Menaker untuk melaporkan tuntutan yang berupa panca maklumat pekerja bertepatan hari buruh sedunia, May Day, Selasa (1/5/ 2018).
Berikut panca maklumat rakyat pekerja yang diusulkan Rieke, Pertama mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional, dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
"Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk Badan Riset Nasional, agar Indonesia memiliki blue print pembangunan industri yang menyeluruh, dengan menempatkan Rakyat Indonesia sebagai subyek di hulu, tengah dan hilir pembangunan Industri Nasional. Kedua, mewujudkan dengan sungguh-sungguh Trilayak Rakyat Pekerja, yaitu Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.
Ketiga mewujudkan terpenuhinya Lima Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.
Keempat memberikan keadilan bagi seluruh Pekerja Pelayan Publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap negara.
Mereka telah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.
"Karena itu, kami mendesak Bapak Presiden agar memerintahkan dengan tegas kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan RI untuk segera bersama DPR-RI membahas dan mengesahkan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada 2018," ujarnya.
Kemudian menyelamatkan Aset Negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat, kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.
Selang satu jam kemudian Rieke Diah Pitaloka keluar kembali lewat pintu yang sama. Mantan presenter ini kemudian kembali ke massa untuk melaporkan hasil pertemuannya di Istana negara.
Dalam May Day yang digerakkan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia ini diikuti Federasi Pekerja Pos dan Logistik (FPPLI), Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI). Massa yang menemuti monas ini diperkirakan mencapai 50.000 peserta.
Aksi buruh yang dimotori KRPI ini diawali dengan Karnaval Budaya Rakyat Pekerja Indonesia dengan longmarch dari Patung Kuda.
(sms)
Explore More