Nasib Pekerja Lokal dan Polemik Tenaga Kerja Asing Jadi Sorotan

JAKARTA - Hari Buruh Internasional atau May Day akan diperingati pada Selasa 1 Mei 2018 besok. Terkait hal itu, pemerintah diminta menjadikan Hari Buruh sebagai momentum untuk memperbaiki nasib pekerja.

"Aspirasi yang selama ini disampaikan diharapkan dapat dipenuhi," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (30/4/2018). (Baca juga: Pengawasan TKA Tak Maksimal, DPR Dorong Bentuk Satgas )

Walaupun, diakuinya, tidak semua aspirasi dapat diwujudkan sekaligus, tetapi setidaknya ada upaya perbaikan yang jelas dari tahun sebelumnya.

“Para buruh dan pekerja kita kan selalu menyuarakan aspirasinya. Tetapi coba dilihat, berapa yang bisa diwujudkan pemerintah? Kalau tidak ada yang berubah sama sekali, berarti aspirasi itu tidak pernah didengar,” katanya.

Dia mengharapkan pemerintah akan berpihak kepada buruh selama tidak mendatangkan kerugian besar bagi pengusaha.

Saleh menambahkan, aspirasi para buruh dan pekerja sangat banyak dan kompleks, seiring dengan persoalan kehidupan yang dihadapi. Persoalan itu, kata dia, mulai dari upah minimum, pembatasan jam kerja, lembur, istirahat dan libur, cuti, tunjangan, perlindungan, jaminan sosial, pensiun, asuransi, dan lain-lain.

"Semua itu mustahil bisa terwujud tanpa campur tangan pemerintah," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia menambahkan, Hari Buruh juga sebaiknya menjadi momentum untuk refleksi tentang keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Sebab, keberadaan TKA ini sudah mendatangkan perdebatan dan silang sengketa.

Dia mengakui, isu TKA terkait dengan hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.

“Soal TKA, hendaknya tidak berhenti pada klaim pemerintah atau klaim pengeritiknya. Tetapi bisa dilanjutkan pada pengawasan dan pembuktian di lapangan. Itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas,” tutur anggota DPR asal Sumatera Utara .