Antisipasi Bonus Demografi, Pemerintah Fokus Bangun SDM

JAKARTA - Dalam menyambut bonus demografi pada tahun 2030 mendatang, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, tingginya populasi usia produktif tersebut dapat memberikan efek positif terhadap daya saing bangsa.

"Tahun 2018 pemerintah mengubah sedikit haluan, dimana berpindah ke pembangunan SDM, tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Hal itu, jelas dia, sebagai persiapan menghadapi terjadinya bonus demografi. Dimana populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia non produktif.

Menurutnya, jika bonus demografi tersebut dapat diarahkan dengan baik, maka akan menjadi kekuatan bangsa. Sebaliknya, jika dibiarkan justru akan menjadi ancaman tersendiri.

"Maka, penguatan vokasi akan dilakukan secara masif. Arahan dari Pak Presiden kesana," imbuhnya.

Tentunya, peningkatan kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Dan harus diakui, salah satu penyebab ketimpangan kualitas SDM adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang berasa pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang notabene masih sulit terakses.

Di daerah yang terisolasi, menjadikan pendidikan dan kesehatan sulit terakses dan itu yang menjadikannya tertinggal. "Maka pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat sebatas membangun fisik, ada unsur non fisiknya di sana. Yakni untuk membangun peradaban," jelasnya.

Pembangunan SDM juga harus dilakukan di kawasan-kawasan pedesaan. Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh pemerintah, ditengah masifnya pembangunan infrastruktur. Termasuk peningkatan SDM di kawasan "pinggiran".

Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi poin untuk mengenjot pembangunan SDM, yakni kognitif yang berkaitan dengan pendidikan, afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan.

"Ketiga hal ini harus tersentuh. Karena kalau hanya satu saja, maka pembangunan SDM tidak akan maksimal," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu hal dapat ditekankan untuk membangun SDM kawasan pedesaan adalah melalui pengembangan keterampilan untuk meningkatkan hasil produk lokal. Jika hal itu dilakukan, maka kesejahteraan dan perekonomian akan meningkat.

Yang dapat dilakukan untuk membangun SDM itu misalnya menciptakan peluang usaha, memberikan keterampilan untuk mengelola usaha di pedesaan, serta membekali dengan kemampuan IT, karena saat ini persaingannya sudah semakin luas," tutur Jangkung.

Tentunya, peran pemerintah dan stakeholder terkait dalam meningkatkan SDM dalam hal keterampilan juga sangat diharapkan.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang begitu besar untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Biaya pendidikan itu 400 triliun lebih setahun, biaya kesehatan 100 triliun lebih setahun itu disediakan. Tapi, masalahnya tidak diberitakan seheboh infrastuktur,” ungkapnya.

Untuk program pendidikan, dia mencontohnya pemerintah yang mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). “Ada 19 juta siswa setiap tahun diberikan beasiswa melalui Indonesia Pintar. Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiyai oleh pemerintah.”

Semua program pembangunan SDM, diterangkan dia, sudah masuk dalam bagian dari revolusi mental dan nawacita Jokowi. “Sumber daya manusia baik, sudah menjadi perhatian pemerintah dari awal pemerintahan. Subsidi pendidikan itu dimana-dimana, biaya kesehatan juga.”

Yang menjadi pertanyaan Johnny adalah, apakah program pembangunan itu dilaksanakan di daerah-daerah, karena masing-masing daerah itu bukan pendukung pemerintah. “Apakah itu dilaksanakan oleh birokrasi? Ini yang kita tuntut supaya birokrasi menjalankan program pemerintah pusat dengan baik.