Bamsoet Nilai Temuan Ombudsman soal TKA Berpotensi Timbulkan Konflik
Jum'at, 27 April 2018 - 13:03 WIB
Bamsoet Nilai Temuan Ombudsman soal TKA Berpotensi Timbulkan Konflik
A
A
A
JAKARTA - Hasil investigasi independen Ombudsman RI mengenai banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia sebagai pekerja kasar dan digaji lebih tinggi hingga tiga kali lipat dibanding tenaga kerja lokal dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Maka itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi IX memanggil kembali Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengklarifikasi temuan Ombudsman itu.
"Mengingat hasil temuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (27/4/2018).
Adapun temuan Ombudsman RI itu di tujuh Provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sementara perbandingannya seperti sopir TKA yang digaji Rp15 juta, sedangkan sopir lokal hanya digaji Rp5 juta.
Selain itu, Bamsoet meminta Komisi IX DPR mendorong Kemenaker untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA melalui sistem teknologi informasi mengenai integrasi data penempatan TKA. Seperti memastikan lokasi kerja TKA dalam Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya.
"Mengingat sebanyak 90 persen dari TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pekerja kasar," katanya.
Kemudian, Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi IX mendorong Kemenaker bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk meningkatkan sarana prasana pelatihan bagi tenaga kerja lokal. "Sehingga tenaga lokal dapat memiliki bekal keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing dengan TKA," jelasnya.
Dia juga meminta agar Rapat Gabungan Komisi yang terkait dilakukan guna mengkaji masalah TKA untuk memberikan solusi bagi pelaksanaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
"Mengingat hasil temuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (27/4/2018).
Adapun temuan Ombudsman RI itu di tujuh Provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sementara perbandingannya seperti sopir TKA yang digaji Rp15 juta, sedangkan sopir lokal hanya digaji Rp5 juta.
Selain itu, Bamsoet meminta Komisi IX DPR mendorong Kemenaker untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA melalui sistem teknologi informasi mengenai integrasi data penempatan TKA. Seperti memastikan lokasi kerja TKA dalam Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya.
"Mengingat sebanyak 90 persen dari TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pekerja kasar," katanya.
Kemudian, Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi IX mendorong Kemenaker bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk meningkatkan sarana prasana pelatihan bagi tenaga kerja lokal. "Sehingga tenaga lokal dapat memiliki bekal keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing dengan TKA," jelasnya.
Dia juga meminta agar Rapat Gabungan Komisi yang terkait dilakukan guna mengkaji masalah TKA untuk memberikan solusi bagi pelaksanaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
(kri)
