Instansi Pusat Tetap Dapat Formasi CPNS 2018

JAKARTA - Instansi pusat dipastikan tetap akan mendapatkan formasi untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 ini. Jatah kuota ini diberikan meskipun pada 2017 lalu formasi seleksi CPNS didominasi untuk instansi pusat. Pada rekrutmen CPNS 2017, setidaknya 36.638 formasi dibuka di 62 instansi pusat. Sementara di tingkat daerah, hanya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) satu-satunya pemerintah daerah yang tahun lalu men dapatkan formasi sebanyak 500 CPNS.

“Tahun ini masih. Pusat dan daerah penerimaan. Kan yang pensiun sekitar 200.000. Kita terima di bawah itu,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin. Saat ini pihaknya masih terus mengevaluasi usulan formasi dari instansi pusat ataupun daerah.

Dia berharap penetapan formasi kebutuhan CPNS dapat dituntaskan pada Mei nanti. “Kita finalisasi formasi-formasinya pada Mei. Kan ada dari kementerian, lembaga, ada daerah provinsi ataupun kabupaten/kota,” paparnya. Di samping itu, Asman juga memastikan bahwa seleksi sampai penetapan seluruhnya akan diselesaikan tahun ini.

Ditanyakan kebutuhan pegawai terbanyak, Asman menjawab guru dan tenaga kesehatan. “Itu lebih besarlah. Saya tidak hafal persennya, tapi yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya. Sebelumnya, politikus PAN ini berharap jumlah formasi setidaknya 60-70% dari angka pensiun.

Jika didasarkan angka tersebut, formasi yang mungkin di buka pada kisaran 130.000-an. Dia menambahkan, jumlah tersebut di luar formasi tenaga kesehatan dan pendidikan. “(Jumlah tersebut) kecuali guru dan tenaga kesehatan tersendiri. (Itu nanti) formasi khusus karena kita masih kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Dengan pengumuman formasi pada Mei, Asman mengatakan seleksi CPNS ditargetkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, sampai saat ini belum semua usulan kebutuhan pegawai masuk. “Setelah pilkada. Tapi yang jelas, formasinya sedang kita proses,” katanya.

Pengamat administrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengaku bahwa kekurangan pegawai banyak terjadi di daerah. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Terlebih lagi sebenarnya pada rekrutmen tahun lalu ada beberapa instansi yang sebenarnya belum memerlukan tenaga tambahan.

“Ada memang lembaga yang tidak perlu rekrutmen tahun lalu. Maka itu, pemerintah harus membuat analisis jabatan secara komprehensif. Ini untuk menentukan jabatan apa yang dibutuhkan,” ujarnya. Dia mencontohkan untuk bidang pendidikan tidak hanya guru dan dosen yang kekurangan, tapi juga staf pendidikan.

Menurutnya, staf pendidikan di sekolah ataupun kampus-kampus di daerah mengalami krisis pegawai. “Daerah yang banyak kekurangan. Ini yang pada akhirnya malah diisi oleh tenagatenaga honorer. Padahal sudah tidak boleh mengangkat tenaga honorer,” tuturnya.

Meskipun begitu, Yogi kembali mengingatkan agar usulan dari daerah tetap dikaji se cara mendalam. Menurutnya, jabatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perlu menjadi salah satu prio ritas, terutama pegawai-pegawai di kelurahan ataupun kecamatan.

“Misalnya staf kecamatan dan kelurahan itu perlu diperbanyak. Bukan di level kabupaten/kota. Misalnya, Kota Bandung kemarin minta banyak buat apa. Apalagi sekarang era digitalisasi,” katanya. Menurutnya, rekrutmen harus dipersiapkan secara matang. Jika tidak disiapkan maka rekrutmen yang terjadi hanya akan asal-asalan.

Dampak buruknya adalah PNS akan di dominasi kembali oleh jabatan-jabatan administratif. Padahal, di daerah banyak kekurangan jabatan pelaksana. “Ini perlu disosialisasikan. Kompeten sinya harus jelas di setiap jabatan, termasuk jenjang pendidikannya,” ungkapnya. (Dita Angga)