Rachmawati Berharap Kasus SKL BLBI Dibongkar Sampai ke Akarnya
Rachmawati Berharap Kasus SKL BLBI Dibongkar Sampai ke Akarnya
A
A
A
JAKARTA - Putri Presiden RI Pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri berharap kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibongkar sampai ke akarnya. Dengan harapan agar Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 menghasilkan presiden yang baru.
"Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang menyengsarakan rakyat itu tidak dibongkar," ujar Rachmawati di Restoran Raden Bahari, Jalan Buncit Raya Nomor 135, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
Menurut dia, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bukan aktor utama dalam kasus SKL BLBI. "Menurut saya bukan Syafruddin yang harus diperiksa. Tapi bondolnya tuh siapa yabg berikan kebijakan Inpres Nomor 8 Tahun 2002, itu pada waktu Presiden Megawati. Itu memang saudara saya, soal keadilan, soal kebenaran itu buat saya tidak ada par dor," tegasnya.
Dia menuding kakaknya, Megawati Soekarnoputri terlibat dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI. Sebab kata Rachmawati, SKL BLBI dikeluarkan oleh Presiden Megawati melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002.
Maka itu, Rachmawati mengkritik pendapat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengatakan bahwa kebijakan Megawati terkait BLBI itu tidak bisa dipermasalahkan. "Ini kan bikin keblinger orang," kata Rachmawati.
Dia pun mengingatkan bahwa mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dihukum 24 tahun penjara karena kebijakannya yang koruptif. Lalu, dia juga mengingatkan bahwa pada tahun 1998 lalu, kebijakan Presiden RI Kedua Soeharto sempat akan dikoreksi karena dianggap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kembali kasus BLBI, menurut saya dari semua kasus korupsi, terakhir E-KTP, ini yang luar biasa kasus BLBI yang sangat menyengsarakan rakyat sampai hari ini," tutup Politikus Partai Gerindra ini.
"Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang menyengsarakan rakyat itu tidak dibongkar," ujar Rachmawati di Restoran Raden Bahari, Jalan Buncit Raya Nomor 135, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
Menurut dia, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bukan aktor utama dalam kasus SKL BLBI. "Menurut saya bukan Syafruddin yang harus diperiksa. Tapi bondolnya tuh siapa yabg berikan kebijakan Inpres Nomor 8 Tahun 2002, itu pada waktu Presiden Megawati. Itu memang saudara saya, soal keadilan, soal kebenaran itu buat saya tidak ada par dor," tegasnya.
Dia menuding kakaknya, Megawati Soekarnoputri terlibat dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI. Sebab kata Rachmawati, SKL BLBI dikeluarkan oleh Presiden Megawati melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002.
Maka itu, Rachmawati mengkritik pendapat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengatakan bahwa kebijakan Megawati terkait BLBI itu tidak bisa dipermasalahkan. "Ini kan bikin keblinger orang," kata Rachmawati.
Dia pun mengingatkan bahwa mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dihukum 24 tahun penjara karena kebijakannya yang koruptif. Lalu, dia juga mengingatkan bahwa pada tahun 1998 lalu, kebijakan Presiden RI Kedua Soeharto sempat akan dikoreksi karena dianggap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kembali kasus BLBI, menurut saya dari semua kasus korupsi, terakhir E-KTP, ini yang luar biasa kasus BLBI yang sangat menyengsarakan rakyat sampai hari ini," tutup Politikus Partai Gerindra ini.
(kri)
Explore More