MA Jamin Netral dalam Memutus Sengketa Pilkada

Jum'at, 20 April 2018 - 07:05 WIB
MA Jamin Netral dalam...
MA Jamin Netral dalam Memutus Sengketa Pilkada
A A A
JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar pasca kalah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar terkait sengketa pilwalkot rawan menimbulkan gesekan massa pendukung.

Juru bicara MA Suhadi menjamin pihaknya bersikap netral dalam menangani sengketa apapun termasuk Pilwakot Makassar. “Prinsipnya MA harus netral, kan badan peradilan,” tegasnya saat dihubungi, Kamis (19/4/2018).

Dia menyebutkan, menurut UU Pilkada Nomor 8/2015 dan 10/2016, pelanggaran pemilu dibagi menjadi empat bentuk. Pertama masalah kode etik diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kedua masalah administrasi diselesaikan KPU, ketiga, sengketa pemilihan diselesaikan Bawaslu dan jika tidak puas dengan itu masuk ke PTTUN dan kalau masih keberatan masuk ke MA.

Keempat adalah pelanggaran pidana diselesaikan oleh Bawaslu. “Kasus Makassar harusnya diproses dulu ke Panwaslu karena ini murni masalah sengketa pilkada. Kalau larinya ke PTTUN apa yang menjadi objeknya. Kalau PTTUN murni objeknya penetapan atau pejabat negara,” tandasnya.
(pur)
Berita Terkait
Jadwal dan Tahapan Pilkada...
Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024
Masyarakat Harus Mengutamakan...
Masyarakat Harus Mengutamakan Aspek Rasionalitas saat Pilkada
738 Bakal Pasangan Calon...
738 Bakal Pasangan Calon Terdaftar Dalam Pilkada 2020
Mencegah Konflik Pilkada...
Mencegah Konflik Pilkada Serentak
Peringatan Protokol...
Peringatan Protokol Kesehatan Pilkada Ditengah Masa Pandemi Corona
Pilkada 2020 Tanpa APD,...
Pilkada 2020 Tanpa APD, Bawaslu Ingatkan Potensi Konflik
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Menelusuri Jejak 6 Kartel...
Menelusuri Jejak 6 Kartel Paling Kejam dalam Sejarah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved