KSP Dinilai Harus Jadi Pengingat Pemerintah

JAKARTA - Memasuki tahun politik, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko diminta untuk mengambil peran sebagai pengingat dan menjaga netralitas pemerintah.

Dengan demikian, segala program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

"Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan Istana untuk kepentingan politik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria di Jakarta Selasa (17/4/2018).

Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 April 2018.

Dalam suasana politik saat ini, kata dia, Moeldoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara.

"Harus bersikap netral kepada seluruh warga negara, negara, dan bangsa," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, tugas pokok KSP adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah. "KSP tugasnya di belakang Istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan Panglima, dia (Moeldoko-red) pasti bisa," kata Patria.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang mendukung kegiatan Presiden Jokowi.

"Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan dalam membantu tugas presiden, pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan aduan masyarakat terkait segala permasalahan. Segala aduan tersebut dikatakannya akan disampaikan kepada Presiden.

"Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapa pun. Kalau ada masalah, bisa bicara disini, kita komunikasi sehat," ujar Moeldoko