Komisi III DPR Minta BNN Terlibat Pemeriksaan Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) di bawah kepemimpinan Komjen Pol Heru Winarko diminta terlibat dalam pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 dengan tes urine. Hal ini terkait adanya Pilkada serentak di 171 daerah pada Juni 2018 nanti.

"Tentu kita berharap Pilkada tersebut dipastikan bersih dari narkoba," kata Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat dengan BNN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dalam kesempatan itu, Junimart mengingatkan peristiwa penangkapan BNN terhadap Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan karena positif menggunakan sabu. "Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang," ujarnya.

Maka itu, peran BNN dalam menciptakan Pilkada yang bersih dari narkoba dipertanyakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Junimart berpendapat, BNN harus memberikan shock therapy atau tes langsung kepada para calon kepala daerah.

"Fakta yang sudah kita lihat seorang calon bupati, seorang kepala daerah bukan pemakai lagi tapi ketergantungan. Kita tidak mau hal ini terulang, kita tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba," ujarnya.

Selain itu, dia menyarankan BNN untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dilibatkan bukan pada proses, melainkan masuk sebelum pelaksanaan Pilkada. "Kalau itu mau serius untuk menghambat narkoba ini, bersihkan dulu kepala daerahnya jangan kita bicara rakyat. Penekanan kami Komisi III melalui Fraksi PDI Perjuangan, KPU harus melibatkan BNN dalam rangka membersihkan negara ini dari pasokan narkoba itu, ya kepala daerah," lanjutnya.

Maka itu, Junimart menantang BNN untuk masuk dalam Pilkada serentak tahun ini. Pasalnya, umumnya masyarakat berpikir bahwa urusan narkoba di BNN, bukan Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri.

"Bila perlu, masuk BNN saat-saat genting. Bagaimana caranya? Gambaran sudah ada, fakta juga sudah ada. Harus siap, toh SOP begitu, kan tidak perlu tahu orang bagaimana cara kerja BNN. Ini gebrakan pertama Pak Heru (Kepala BNN), kalau berkenan dan mau dicintai masyarakat. Pak Heru kan sudah berhasil di KPK, tentu harus berhasil di BNN. Saya yakin BNN sudah punya data," imbuhnya.

Usulan Junimart Girsang itu pun didukung oleh Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayub. "Banyak kepala daerah itu yang pakai, tapi banyak juga BNN tidak berani memeriksa kepala daerah ini. Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu top BNN," ujar Muslim dalam kesempatan sama.

Diketahui Bupati Ogan Ilir Nofiadi Mawardi digerebek BNN di rumahnya, Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Minggu 13 Maret 2015. Dia diduga terlibat dalam penyalahgunaan sabu dan sudah menjadi target operasi atau diintai petugas BNN.

Hasil tes urine Nofiadi itu pun positif menggunakan narkoba jenis sabu bahkan sebagai pecandu. Akan tetapi, ayah dari Bupati Ogan Ilir Nofiadi, Mawardi Yahya sempat diduga menghalangi petugas ketika hendak menangkap Nofi.

Kini, Mawardi diketahui maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 bersama Herman Heru selaku calon gubernur. BNN yang dipimpin Komjen Budi Waseso saat itu berjanji akan memproses Mawardi yang diduga menghalangi petugas BNN saat ingin menangkap anaknya.