Melalui PKH, DPR Berharap Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Jum'at, 13 April 2018 - 16:44 WIB
Melalui PKH, DPR Berharap Percepatan Pengentasan Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang yakin pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan cepat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Hal itu disampaikannya di sela-sela pembukaan kegiatan Bimbingan Pemantapan (Bimtap) SDM PKH di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/4/2018).
"Ini bukan isapan jempol, Bank Dunia dan BPS sudah merilis efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," ungkap Samsu Niang, seperti dalam siaran pers Direktorat Jenderak (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Jumat (13/4/2018).
Anggota DPR asal Sopeng tersebut mengajak pendamping dan administrator database PKH memahami Nawacita visi misi pembangunan pemerintah.
"Minimal ada tiga hal utama yang digagas pemerintah era Jokowi, yaitu infrastruktur, dana desa dan pengentasan kemiskinan," ujar anggota DPR asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia mengatakan, pembangunan insfrastruktur agar terjadi konektivitas antar wilayah yang mendukung perekonomian rakyat. "Sebentar lagi masyarakat Sulawesi akan merasakan kereta api Trans Sulawesi," tutur Samsu.
Pada era Jokowi pula, kata dia, digagas dana desa dengan memaksimalkan program padat karya. Pada sektor pengentasan kemiskinan Samsuniang mengungkapkan pemerintah melakukan akselerasi besar dengan penambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dia menjelaskan, jika tahun 2016 jumlah KPM PKH masih 3,5 keluarga, maka pada 2017 menjadi 6 juta keluarga. "Pada tahun 2018 ini KPM PKH telah mencapai 10 juta keluarga," ujar Samsu.
Dia juga berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini untuk menunjukkan kinerja yang baik. "Kalau kalian bekerja baik maka komisi VIII DPR akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan kalian," pesan Samsuniang.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, pemerintah menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai episentrum program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat. Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, keberadaan SDM Pelaksana PKH yang saat ini mencapai sekitar 40.000 orang memiliki peran yang strategis. "Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi," ucap Harry.
Harry juga mengajak para pendamping untuk bekerja sama dan saling sinergi. "Dalam upaya perubahan perilaku KPM, silakan bersinergi dengan pekerja sosial supervisor agar pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat terjaga kualitasnya," tutur Harry.
Harry juga menantang para pendamping untuk mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampingannya. "Tekadkan hati agar dalam waktu secepatnya KPM dampingan Anda segera keluar dari kemiskinan," tuturnya
Hal itu disampaikannya di sela-sela pembukaan kegiatan Bimbingan Pemantapan (Bimtap) SDM PKH di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/4/2018).
"Ini bukan isapan jempol, Bank Dunia dan BPS sudah merilis efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," ungkap Samsu Niang, seperti dalam siaran pers Direktorat Jenderak (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Jumat (13/4/2018).
Anggota DPR asal Sopeng tersebut mengajak pendamping dan administrator database PKH memahami Nawacita visi misi pembangunan pemerintah.
"Minimal ada tiga hal utama yang digagas pemerintah era Jokowi, yaitu infrastruktur, dana desa dan pengentasan kemiskinan," ujar anggota DPR asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia mengatakan, pembangunan insfrastruktur agar terjadi konektivitas antar wilayah yang mendukung perekonomian rakyat. "Sebentar lagi masyarakat Sulawesi akan merasakan kereta api Trans Sulawesi," tutur Samsu.
Pada era Jokowi pula, kata dia, digagas dana desa dengan memaksimalkan program padat karya. Pada sektor pengentasan kemiskinan Samsuniang mengungkapkan pemerintah melakukan akselerasi besar dengan penambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dia menjelaskan, jika tahun 2016 jumlah KPM PKH masih 3,5 keluarga, maka pada 2017 menjadi 6 juta keluarga. "Pada tahun 2018 ini KPM PKH telah mencapai 10 juta keluarga," ujar Samsu.
Dia juga berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini untuk menunjukkan kinerja yang baik. "Kalau kalian bekerja baik maka komisi VIII DPR akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan kalian," pesan Samsuniang.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, pemerintah menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai episentrum program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat. Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, keberadaan SDM Pelaksana PKH yang saat ini mencapai sekitar 40.000 orang memiliki peran yang strategis. "Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi," ucap Harry.
Harry juga mengajak para pendamping untuk bekerja sama dan saling sinergi. "Dalam upaya perubahan perilaku KPM, silakan bersinergi dengan pekerja sosial supervisor agar pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat terjaga kualitasnya," tutur Harry.
Harry juga menantang para pendamping untuk mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampingannya. "Tekadkan hati agar dalam waktu secepatnya KPM dampingan Anda segera keluar dari kemiskinan," tuturnya
(dam)
