Jokowi Diminta Beri Perhatian Serius Kasus Novel Baswedan
Rabu, 11 April 2018 - 10:31 WIB
Jokowi Diminta Beri Perhatian Serius Kasus Novel Baswedan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengakui setahun kasus penyerangan dan penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum menemui titik terang. Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan perhatian serius terhadap kasus ini.
Menurut Ray, perhatian serius dari Jokowi adalah dengan mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan kelompok-kelompok independen.
"Sehingga tim ini dibantu oleh kelompok-kelompok independen untuk memastikan bahwa tidak ada yang ganjil musibah yang dialami saudara Novel Baswedan," jelas Ray saat dihubungi SINDOnews, Rabu (11/4/2018).
Ray berharap, Jokowi tidak mengabaikan desakan publik untuk membentuk tim tersebut. Hal ini dianggap penting apalagi menjelang pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Dia berpandangan, jika Jokowi mengabaikan desakan publik maka hal ini akan menjadi catatan yang agak buruk bagi pemerintahannya dalam hal memberikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan demokrasi.
Dia meyakini, pembentukan TGPF akan menjadi lampu cerah bagi penegakan hak asasi manusia dan penegakan demokrasi di Indonesia. "Artinya Pak Jokowi memiliki perhatian yang cukup di luar pembangaunan yang bersifat infrastruktur. Tapi dia juga mempunyai perhatian yang cukup dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang cukup," pungkasnya.
Menurut Ray, perhatian serius dari Jokowi adalah dengan mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan kelompok-kelompok independen.
"Sehingga tim ini dibantu oleh kelompok-kelompok independen untuk memastikan bahwa tidak ada yang ganjil musibah yang dialami saudara Novel Baswedan," jelas Ray saat dihubungi SINDOnews, Rabu (11/4/2018).
Ray berharap, Jokowi tidak mengabaikan desakan publik untuk membentuk tim tersebut. Hal ini dianggap penting apalagi menjelang pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Dia berpandangan, jika Jokowi mengabaikan desakan publik maka hal ini akan menjadi catatan yang agak buruk bagi pemerintahannya dalam hal memberikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan demokrasi.
Dia meyakini, pembentukan TGPF akan menjadi lampu cerah bagi penegakan hak asasi manusia dan penegakan demokrasi di Indonesia. "Artinya Pak Jokowi memiliki perhatian yang cukup di luar pembangaunan yang bersifat infrastruktur. Tapi dia juga mempunyai perhatian yang cukup dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang cukup," pungkasnya.
(kri)
