Partai Gerindra Siap Hadapi Koalisi Besar Jokowi
Partai Gerindra Siap Hadapi Koalisi Besar Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan siap menghadapi koalisi besar partai politik pengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang Garuda ini meyakini besarnya koalisi dalam pilpres tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan pasangan calon.
Saat ini setidaknya lima partai politik pemilik suara di Pemilu 2014 telah resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres 2019. Kelima parpol tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Kekuatan pendukung Jokowi semakin bertambah dengan bergabungnya dua partai baru dalam koalisi, yakni Perindo dan PSI.
"Gerindra tidak takut dan saya kira bukan soal takut atau tidak. Karena dalam sejarah demokrasi modern Indonesia, ada partai yang begitu besar dalam koalisi mengusung capres malah kalah. Ada partai yang begitu minim dalam koalisi malah menang, meski ada sejarahnya juga bahwa partai yang besar koalisinya lalu menang," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Dinamika pilpres di Indonesia, menurut Muzani, telah membuktikan bahwa warna demokrasi memang sangat variatif. Belum lagi soal bagaimana identifikasi pemilih terhadap partai (Party ID) yang rendah di Indonesia sehingga suara yang memilih partai politik belum tentu sama dengan suara ketika memilih capres-cawapres.
Atas dasar itulah Partai Gerindra tidak begitu terpengaruh dengan besarnya koalisi pengusung Jokowi. Justru dengan potensi kemenangan Prabowo di Pilpres 2019, Partai Gerindra juga punya potensi untuk bisa memenangi pemilu legislatif. "Target Gerindra menang dalam Pemilihan Umum 2019, baik legislatif maupun eksekutif, sehingga kami perlu persiapan yang lebih matang," ucapnya.
(Baca Juga: Prabowo Ngaku Belum Dapat Tiket Maju Pilpres 2019
Muzani menegaskan, meski saat ini belum mendeklarasikan capres, semua kader Partai Gerindra telah memutuskan untuk kembali mengusung Prabowo sebagai capres. Dengan demikian, Prabowo hampir pasti kembali maju di Pilpres 2019, setidaknya diusung oleh partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, tidak ada kendala sedikit pun untuk kembali mengusung Prabowo di Pilpres 2019. Meskipun belum ada deklarasi pencalonan Prabowo, hal itu hanya soal kalkulasi momentum saja. Tapi dari sisi kesiapan, Gerindra sangat yakin Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum kemenangan bagi Partai Gerindra dan Prabowo.
"Karena bagi Gerindra itu yang paling penting adalah bagaimana dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu nanti justru yang paling penting dan sekarang kita melihat bagaimana besarnya dukungan rakyat agar Pak Prabowo kembali maju," katanya.
Dasco juga mengatakan bahwa kalkulasi soal logistik di pilpres tidak setara jika dibandingkan dengan besaran dukungan masyarakat. Karena itulah Gerindra meyakini bahwa logistik bukan faktor utama dalam mendukung pemenangan Prabowo. "Kalau sudah dukungan banyak, ya, logistik juga banyak, itu saya pikir rumusnya begitu. Sekarang ini tanpa kami gerakkan saja sudah banyak yang menggalang, mulai dari yang jual cangkir, kaus, itu tanpa kami gerakkan sudah jalan. Jadi, tanpa logistik dari kami saja itu masyarakat sudah bergerak sendiri," ungkapnya.
Meski tidak menjadikan logistik sebagai faktor utama, Dasco menegaskan bahwa partainya memiliki logistik yang cukup untuk program-program pemenangan. Dan yang pasti, logistik yang akan digunakan dalam menyukseskan program-program pemenangan akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Jadi, kalau soal logistik, tentu sesuai dengan yang kami laporkan di KPU. Itu pasti sudah kami hitung juga bahwa itu cukup untuk kemudian dipakai untuk program-program pemenangan," tegasnya.
Mengenai upaya memperbesar kekuatan koalisi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain, utamanya yang belum memberikan dukungan resmi kepada Jokowi. "Kita nanti akan komunikasi dengan partai-partai terutama yang belum menyatakan sikap atau menyatakan dukungan ke salah satu pihak," ujarnya.
Sekadar informasi, hingga saat ini parpol yang belum menyatakan dukungan kepada Jokowi adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). "Mudah-mudahan mereka bisa bergabung bersama dalam sebuah koalisi," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Saat ditanya mengenai waktu deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres), Fadli hanya mengatakan dalam waktu dekat. "Deklarasi dari kami saya kira dalam waktu dekat," tandasnya. Dia mengakui waktu dekat yang dimaksud adalah April ini. Namun Fadli tidak menyebut tanggal. "Itu kan masih cukup waktu sampai bulan Agustus (pendaftaran capres-cawapres), masih empat bulan lagi," kata legislator asal Bogor, Jawa Barat, itu.
Sementara itu pihak koalisi pengusung Presiden Jokowi semakin optimistis dukungan semakin solid karena dikelola juga untuk mengefektifkan dukungan terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, di antara partai pendukung Presiden Jokowi saat ini secara umum punya pemahaman yang sama untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024.
"Itu artinya Pilpres 2019 menjadi satu-kesatuan dari komitmen mengefektifkan dukungan pemerintahan dan dukungan untuk mengusung kembali Presiden Jokowi di Pilpres 2019," kata Hasto.
Saat ini setidaknya lima partai politik pemilik suara di Pemilu 2014 telah resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres 2019. Kelima parpol tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Kekuatan pendukung Jokowi semakin bertambah dengan bergabungnya dua partai baru dalam koalisi, yakni Perindo dan PSI.
"Gerindra tidak takut dan saya kira bukan soal takut atau tidak. Karena dalam sejarah demokrasi modern Indonesia, ada partai yang begitu besar dalam koalisi mengusung capres malah kalah. Ada partai yang begitu minim dalam koalisi malah menang, meski ada sejarahnya juga bahwa partai yang besar koalisinya lalu menang," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Dinamika pilpres di Indonesia, menurut Muzani, telah membuktikan bahwa warna demokrasi memang sangat variatif. Belum lagi soal bagaimana identifikasi pemilih terhadap partai (Party ID) yang rendah di Indonesia sehingga suara yang memilih partai politik belum tentu sama dengan suara ketika memilih capres-cawapres.
Atas dasar itulah Partai Gerindra tidak begitu terpengaruh dengan besarnya koalisi pengusung Jokowi. Justru dengan potensi kemenangan Prabowo di Pilpres 2019, Partai Gerindra juga punya potensi untuk bisa memenangi pemilu legislatif. "Target Gerindra menang dalam Pemilihan Umum 2019, baik legislatif maupun eksekutif, sehingga kami perlu persiapan yang lebih matang," ucapnya.
(Baca Juga: Prabowo Ngaku Belum Dapat Tiket Maju Pilpres 2019
Muzani menegaskan, meski saat ini belum mendeklarasikan capres, semua kader Partai Gerindra telah memutuskan untuk kembali mengusung Prabowo sebagai capres. Dengan demikian, Prabowo hampir pasti kembali maju di Pilpres 2019, setidaknya diusung oleh partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, tidak ada kendala sedikit pun untuk kembali mengusung Prabowo di Pilpres 2019. Meskipun belum ada deklarasi pencalonan Prabowo, hal itu hanya soal kalkulasi momentum saja. Tapi dari sisi kesiapan, Gerindra sangat yakin Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum kemenangan bagi Partai Gerindra dan Prabowo.
"Karena bagi Gerindra itu yang paling penting adalah bagaimana dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu nanti justru yang paling penting dan sekarang kita melihat bagaimana besarnya dukungan rakyat agar Pak Prabowo kembali maju," katanya.
Dasco juga mengatakan bahwa kalkulasi soal logistik di pilpres tidak setara jika dibandingkan dengan besaran dukungan masyarakat. Karena itulah Gerindra meyakini bahwa logistik bukan faktor utama dalam mendukung pemenangan Prabowo. "Kalau sudah dukungan banyak, ya, logistik juga banyak, itu saya pikir rumusnya begitu. Sekarang ini tanpa kami gerakkan saja sudah banyak yang menggalang, mulai dari yang jual cangkir, kaus, itu tanpa kami gerakkan sudah jalan. Jadi, tanpa logistik dari kami saja itu masyarakat sudah bergerak sendiri," ungkapnya.
Meski tidak menjadikan logistik sebagai faktor utama, Dasco menegaskan bahwa partainya memiliki logistik yang cukup untuk program-program pemenangan. Dan yang pasti, logistik yang akan digunakan dalam menyukseskan program-program pemenangan akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Jadi, kalau soal logistik, tentu sesuai dengan yang kami laporkan di KPU. Itu pasti sudah kami hitung juga bahwa itu cukup untuk kemudian dipakai untuk program-program pemenangan," tegasnya.
Mengenai upaya memperbesar kekuatan koalisi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain, utamanya yang belum memberikan dukungan resmi kepada Jokowi. "Kita nanti akan komunikasi dengan partai-partai terutama yang belum menyatakan sikap atau menyatakan dukungan ke salah satu pihak," ujarnya.
Sekadar informasi, hingga saat ini parpol yang belum menyatakan dukungan kepada Jokowi adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). "Mudah-mudahan mereka bisa bergabung bersama dalam sebuah koalisi," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Saat ditanya mengenai waktu deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres), Fadli hanya mengatakan dalam waktu dekat. "Deklarasi dari kami saya kira dalam waktu dekat," tandasnya. Dia mengakui waktu dekat yang dimaksud adalah April ini. Namun Fadli tidak menyebut tanggal. "Itu kan masih cukup waktu sampai bulan Agustus (pendaftaran capres-cawapres), masih empat bulan lagi," kata legislator asal Bogor, Jawa Barat, itu.
Sementara itu pihak koalisi pengusung Presiden Jokowi semakin optimistis dukungan semakin solid karena dikelola juga untuk mengefektifkan dukungan terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, di antara partai pendukung Presiden Jokowi saat ini secara umum punya pemahaman yang sama untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024.
"Itu artinya Pilpres 2019 menjadi satu-kesatuan dari komitmen mengefektifkan dukungan pemerintahan dan dukungan untuk mengusung kembali Presiden Jokowi di Pilpres 2019," kata Hasto.
(amm)
Explore More