Pacu Kinerja Polisi, Kapolri-Menpan RB Teken MoU Zona Integritas
Selasa, 03 April 2018 - 16:33 WIB
Pacu Kinerja Polisi, Kapolri-Menpan RB Teken MoU Zona Integritas
A
A
A
BANDUNG - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menandatangani kesepakatan untuk mendorong jajaran kepolisian di daerah lebih berintegritas dan berkinerja baik.
Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) berlangsung di Aula Muryono Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/4/2018).
"Hari ini kami melaksanakan penandatanganan MoU dengan Menpan RB dan Polri untuk menentukan tata cara daerah zona integritas yang bebas dari korupsi. Kemudian juga daerah atau wilayah yang birokrasinya bersih dan melayani," tutur Tito seusai penandatanganan MoU didamping Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto.
Kapolri mengemukakan, MoU bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Polri dan menekan korupsi, sekaligus memperbaiki layanan publik yang merupakan program Presiden Joko Widodo dalam Nawacita beliau tentang perbaikan layanan publik. Termasuk Nawacita memperbaiki birokrasi.
"Menpan RB dan Polri punya konsep. Tanpa janjian, ternyata konsep itu sama esensinya untuk menekan budaya korupsi," ujar Tito.
Dia menuturkan, dalam MoU juga disepakati dalam pengembangan mentalitas melayani publik. "Polri ini organisasi besar. Ada sekitar 430.000 lebih anggota dari seluruh polda, polres, polsek. Jumlahnya ribuan. Oleh karena itu, kami tidak bisa sekaligus harus membuat zona integritas. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kinerja dan integritas setiap pollda, polres, dan lainnya.
"Kemudian melengkapi sarana prasarana sehingga ini menjadi daerah yang baik. Tadinya mungkin banyak stigma negatif dan jelek, akan menjadi bebas korupsi. Ada 12 wilayah yang diberikan penghargaan oleh Menpan RB. Sekarang kami kembangkan di Jawa Barat," tutur Tito.
Tito mengungkapkan, pihaknya ingin menciptakan iklim kognitif antarpolres dan antarpolda. Yang baik akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, yang dianggap tidak ada kemajuan, bahkan jalan di tempat pimpinannya akan diganti.
Menurut dia, tantangan untuk meningkatkan kinerja dan integritas adalah memperbaiki kesejahteraan, menambah atau mencukupi biaya operasional."Oleh karena itu, kami memperbaiki sistem SDM dan perencanaan anggaran, sehingga zona integritas bisa betul dijalankan. Itu akan kami evaluasi," ungkap Tito.
Menpan RB Asman Abnur mengatakan, zona integritas jadi model dan bisa diaplikasilkan oleh polda dan polres lain. Kemudian, zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) ini diberi apresiasi dalam bentuk tunjangan kinerja.
"Kalau dia (polda-polres) itu mencapai predikat WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), akan mendapat tunjangan kerja dua kali tingkat dibanding polda atau polres lain. Saya yakin dengan program ini akan terjadi perubahan," kata Aman.
Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) berlangsung di Aula Muryono Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/4/2018).
"Hari ini kami melaksanakan penandatanganan MoU dengan Menpan RB dan Polri untuk menentukan tata cara daerah zona integritas yang bebas dari korupsi. Kemudian juga daerah atau wilayah yang birokrasinya bersih dan melayani," tutur Tito seusai penandatanganan MoU didamping Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto.
Kapolri mengemukakan, MoU bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Polri dan menekan korupsi, sekaligus memperbaiki layanan publik yang merupakan program Presiden Joko Widodo dalam Nawacita beliau tentang perbaikan layanan publik. Termasuk Nawacita memperbaiki birokrasi.
"Menpan RB dan Polri punya konsep. Tanpa janjian, ternyata konsep itu sama esensinya untuk menekan budaya korupsi," ujar Tito.
Dia menuturkan, dalam MoU juga disepakati dalam pengembangan mentalitas melayani publik. "Polri ini organisasi besar. Ada sekitar 430.000 lebih anggota dari seluruh polda, polres, polsek. Jumlahnya ribuan. Oleh karena itu, kami tidak bisa sekaligus harus membuat zona integritas. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kinerja dan integritas setiap pollda, polres, dan lainnya.
"Kemudian melengkapi sarana prasarana sehingga ini menjadi daerah yang baik. Tadinya mungkin banyak stigma negatif dan jelek, akan menjadi bebas korupsi. Ada 12 wilayah yang diberikan penghargaan oleh Menpan RB. Sekarang kami kembangkan di Jawa Barat," tutur Tito.
Tito mengungkapkan, pihaknya ingin menciptakan iklim kognitif antarpolres dan antarpolda. Yang baik akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, yang dianggap tidak ada kemajuan, bahkan jalan di tempat pimpinannya akan diganti.
Menurut dia, tantangan untuk meningkatkan kinerja dan integritas adalah memperbaiki kesejahteraan, menambah atau mencukupi biaya operasional."Oleh karena itu, kami memperbaiki sistem SDM dan perencanaan anggaran, sehingga zona integritas bisa betul dijalankan. Itu akan kami evaluasi," ungkap Tito.
Menpan RB Asman Abnur mengatakan, zona integritas jadi model dan bisa diaplikasilkan oleh polda dan polres lain. Kemudian, zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) ini diberi apresiasi dalam bentuk tunjangan kinerja.
"Kalau dia (polda-polres) itu mencapai predikat WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), akan mendapat tunjangan kerja dua kali tingkat dibanding polda atau polres lain. Saya yakin dengan program ini akan terjadi perubahan," kata Aman.
(dam)
