JC Ditolak dan Dituntut 16 Tahun, Setnov Harus Lakukan Hal Ini

Kamis, 29 Maret 2018 - 19:19 WIB
JC Ditolak dan Dituntut...
JC Ditolak dan Dituntut 16 Tahun, Setnov Harus Lakukan Hal Ini
A A A
JAKARTA - Pengacara terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya, mempertanyakan alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak status justice collaborator (JC) yang diajukan kliennya.

Firman berpendapat, KPK tidak menyampaikan alasan konkret menolak status justice collaborator yang diajukan Novanto. Firman optimistis, status tersebut masih bisa diperoleh mantan Ketua DPR tersebut.

"JC Pak Novanto masih bisa diberikan kesempatan, artinya dinyatakan syarat belum dipenuhi, ada syarat yang kurang saja, itu KPK yang tahu," kata Firman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Firman menegaskan kliennya siap mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi pengadaan e-KTP. Karenanya status justice collaborator diajukan oleh Novanto.

(Baca juga: Tuntut Setnov 16 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Jaksa)

Dalam nota pembelaan atau pleidoi yang akan dibacakan pada persidangan berikutnya, lanjut Firman, pihaknya akan berupaya agar status justice collaborator yang diajukan Novanto dikabulkan.

Firman pun akan terus berupaya mendorong Novanto memberikan keterangan yang diperlukan KPK.

"Yang jelas kami berusaha semaksimal mungkin. Pak Novanto siap saja bila diperlukan kesaksian kaitan dengan pihak lain yang ditetapkan tersangka setelah perkara ini," ucap Firman.
(dam)
Berita Terkait
Antrian E KTP Ricuh
Antrian E KTP Ricuh
Meraup Rezeki Lewat...
Meraup Rezeki Lewat Jasa Reparasi KTP
Praswad Nugraha: Paulus...
Praswad Nugraha: Paulus Tannos Ditangkap KPK Singapura jadi Peringatan bagi Para Buron
Ricuh Pengurusan E-KTP
Ricuh Pengurusan E-KTP
KPK Panggil Tannos terkait...
KPK Panggil Tannos terkait Kasus Korupsi E-KTP
KPK Akan Hadirkan Jamdatun...
KPK Akan Hadirkan Jamdatun Kejagung dalam Sidang Paulus Tannos di Singapura
Berita Terkini
Imparsial Desak Prabowo...
Imparsial Desak Prabowo Cabut Perpres Pengamanan Jaksa oleh TNI
Sambut Baik Kebijakan...
Sambut Baik Kebijakan BKN, Amos Simanjuntak: Kenaikan Pangkat ASN Berbasis Merit Perkuat Reformasi Birokrasi
Putusan Praperadilan...
Putusan Praperadilan Roy Suryo Jilid II Dibacakan 20 Juli
IUCN Lihat Menhut Paham...
IUCN Lihat Menhut Paham Akar Masalah Konservasi Gajah
UGM Dinilai Keliru Ajukan...
UGM Dinilai Keliru Ajukan Keberatan ke PTUN Jakarta, Bonjowi Hadirkan Saksi Ahli untuk Meluruskan
Menko PM: SDM Unggul...
Menko PM: SDM Unggul dan Teknologi Kunci Kemajuan Bangsa
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved