Kunker ke Jatim, Jokowi Kembali Singgung soal Tudingan Pengibulan
Kamis, 29 Maret 2018 - 10:37 WIB
Kunker ke Jatim, Jokowi Kembali Singgung soal Tudingan Pengibulan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membantah melakukan pengibulan terkait agenda reforma agraria. Bantahan itu ditunjukkan dengan program bagi-bagi sertifikat tanah untuk masyarakat di Malang, Jawa Timur.
Dalam kunjungan kerja di Malang, Rabu (28/3/2018), Presiden Jokowi menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat. Sebanyak 5.153 sertifikat tanah diserahkan Jokowi kepada masyarakat dari Kabupaten Malang, Kota Malang, hingga Kota Batu.
"Sore hari ini diserahkan 5.153 sertifikat. Coba sertifikatnya diangkat tinggi-tinggi supaya kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan tidak ada pengibulan," ujar Jokowi.
Jokowi menjalankan urgensi penyerahan sertifikat bagi masyarakat. Menurutnya program ini penting karena banyaknya laporan sengketa lahan, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, atau masyarakat dengan BUMN.
"Semua sengketa karena belum ada tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat. Jadi kalau ada yang mengakui, tinggal tunjukkan bukti ini tanah saya," ucap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah terus mengejar target untuk menyelesaikan pembagian sertifikat. Untuk tahun 2018 pemerintah bertekad untuk membagikan 7 juta sertifikat kepada masyarakat. Tahun sebelumnya baru 5 juta sertifikat. Adapun target tahun depan menurut Jokowi adalah 9 juta sertifikat.
"Dari 126 juta (sertifikat), separuh saja belum ada karena sebelumnya tiap tahun sertifikatnya tidak ada 1 juta yang dibagikan. Kalau nunggu tiap tahun cuma 500-600 (ribu) sertifikat, baru 160 tahun rampungnya," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga sertifikatnya dengan baik. "Saya titip tolong dimasukkan di plastik kemudian difotokopi, yang asli taruh di lemari satu, yang fotokopi taruh di lemari satu lagi. Biar kalau hilang bisa langsung urus ke BPN," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati ketika ingin menggunakan sertifikatnya untuk agunan ke bank. Menurutnya, pinjaman ke bank harus digunakan untuk modal kerja, usaha, atau investasi.
"Silakan kalau dipakai agunan ke bank. Tapi tolong sebelum dipakai agunannya, dihitung dulu. Kalau enggak bisa mencicil, jangan. Kalau kalkulasinya masuk silakan datang ke bank cari yang bunga murah. Ada KUR yang hanya 9 persen, tahun ini ada 7 persen, sehingga ringan (cicilan) per tahunnya. Saya titip jangan ada yang dipakai untuk yang bersifat kenikmatan saja," lanjut Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Dalam kunjungan kerja di Malang, Rabu (28/3/2018), Presiden Jokowi menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat. Sebanyak 5.153 sertifikat tanah diserahkan Jokowi kepada masyarakat dari Kabupaten Malang, Kota Malang, hingga Kota Batu.
"Sore hari ini diserahkan 5.153 sertifikat. Coba sertifikatnya diangkat tinggi-tinggi supaya kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan tidak ada pengibulan," ujar Jokowi.
Jokowi menjalankan urgensi penyerahan sertifikat bagi masyarakat. Menurutnya program ini penting karena banyaknya laporan sengketa lahan, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, atau masyarakat dengan BUMN.
"Semua sengketa karena belum ada tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat. Jadi kalau ada yang mengakui, tinggal tunjukkan bukti ini tanah saya," ucap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah terus mengejar target untuk menyelesaikan pembagian sertifikat. Untuk tahun 2018 pemerintah bertekad untuk membagikan 7 juta sertifikat kepada masyarakat. Tahun sebelumnya baru 5 juta sertifikat. Adapun target tahun depan menurut Jokowi adalah 9 juta sertifikat.
"Dari 126 juta (sertifikat), separuh saja belum ada karena sebelumnya tiap tahun sertifikatnya tidak ada 1 juta yang dibagikan. Kalau nunggu tiap tahun cuma 500-600 (ribu) sertifikat, baru 160 tahun rampungnya," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga sertifikatnya dengan baik. "Saya titip tolong dimasukkan di plastik kemudian difotokopi, yang asli taruh di lemari satu, yang fotokopi taruh di lemari satu lagi. Biar kalau hilang bisa langsung urus ke BPN," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati ketika ingin menggunakan sertifikatnya untuk agunan ke bank. Menurutnya, pinjaman ke bank harus digunakan untuk modal kerja, usaha, atau investasi.
"Silakan kalau dipakai agunan ke bank. Tapi tolong sebelum dipakai agunannya, dihitung dulu. Kalau enggak bisa mencicil, jangan. Kalau kalkulasinya masuk silakan datang ke bank cari yang bunga murah. Ada KUR yang hanya 9 persen, tahun ini ada 7 persen, sehingga ringan (cicilan) per tahunnya. Saya titip jangan ada yang dipakai untuk yang bersifat kenikmatan saja," lanjut Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
(kri)
