Dana Desa Turunkan Angka Stunting hingga 10%

JAKARTA - Pemberian dana desa yang dilakukan sejak 2015 dinilai berpengaruh dalam menurunkan angka stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting (pelambatan) turun menjadi satu digit.

Pada 2018 ini dana desa diberikan ke 74.957 desa, di mana masing-masing desa mendapat kucuran dana sekitar Rp800,4 juta. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan, adanya dana desa yang sudah digelontorkan Kemendes sejak tiga tahun terakhir sudah banyak mem bangun infrastruktur yang sebenarnya sangat bisa mengurangi angka stunting.

“Misalnya kita sudah bangun sarana air bersih yang jumlahnya sudah puluhan ribu, lalu MCK sudah 100.000, PAUD, polindes, dan posyandu,” katanya seusai Integrasi Pendampingan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Stunting Desa di Jakarta kemarin.

Eko mengatakan, stunting terjadi salah satunya karena masalah infrastruktur dasar di desa belum terpenuhi. Adanya perbaikan infrastruktur di desa juga seiring sejalan dengan menurunnya angka stunting. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, stunting berhasil diturunkan hingga 10%.

Selain infrastruktur, pemicu stunting lainnya adalah ketidaktahuan dan juga kemiskinan. Oleh karena itu, seiring dengan perbaikan infrastruktur di desa, Kemendes pun akan terus melakukan terobosan agar angka stunting bisa diturunkan. Mendes optimistis jika ketiga faktor pemicu ini bisa ditekan maka dalam kurun waktu lima tahun ke depan angka stunting bisa ditekan menjadi satu digit.

Stunting juga harus menjadi perhatian bersama sebab risiko stunting akan memengaruhi angkatan kerja dan akan berdampak negatif pada target Indonesia menjadi negara maju. “Indonesia sudah ada di landasan pacu menjadi negara maju. Salah satu kendala adalah tingkat pendidikan dan kualitas SDM,” jelasnya.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti menegaskan, stunting pada intinya adalah gizi buruk dan rendahnya kemampuan kognitif. “Permasalahan itu tidak mudah untuk di deteksi secara awam.

Tetapi ketika Rikesdas (2013) menunjukkan data prevalensi stunting di Indonesia sebesar 37,2%, artinya ini merupakan permasalahan yang sangat serius dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan produktif untuk dapat berdaya saing tinggi,” ungkapnya.

Nuke melanjutkan bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, pemerintah telah secara serius melaksanakan program yang terintegrasi di 100 kabupaten dengan 1.000 desa yang diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga.

“Namun demikian, permasalahan stunting bukan hanya permasalahan kesehatan saja, tetapi mencakup banyak faktor lain. Baik secara langsung dan tidak langsung, terutama perilaku masyarakat tentang kesadaran pentingnya gizi yang baik sejak awal kehidupan”, tuturnya. Selain juga, pentingnya masalah pendidikan, penyediaan lingkungan yang sehat baik air dan sanitasi.

“Namun, hal yang juga menjadi permasalahan terberat adalah koordinasi antar kementerian atau lembaga, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah”, tegas Nuke.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, Indonesia diperkirakan akan menyongsong bonus demografi pada 2030 mendatang.

Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif, tentu merupakan hal yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian-capaian positif di berbagai bidang. Hal ini harus dimulai dengan menciptakan generasi muda yang sehat, baik jiwa maupun raga. Pemenuhan gizi seimbang dapat dilakukan sebagai awal yang baik untuk tumbuh kembang anak.

“Bonus demografi tidak akan berarti apa-apa tanpa generasi muda yang sehat jiwa dan raga. Dengan sehat jiwa dan raga, mereka akan mampu memaksimalkan potensi mereka dalam berbagai hal. Generasi muda akan menjadi pelaku utama pembangunan saat Indonesia mengalami bonus demografi,” jelas Hizkia. (Neneng Zubaidah)