Langkah Kapolri Perangi Hoaks Terus Mendapat Dukungan
Senin, 26 Maret 2018 - 22:37 WIB
Langkah Kapolri Perangi Hoaks Terus Mendapat Dukungan
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kampanye antihoaks mendapat dukungan sejumlah ulama perempuan, ustazah, dan Nyai pesantren. Sebab perang terhadap hoaks ini dilakukan dengan melibatkan dunia pesantren.
Usaha Kapolri ini dinilai selain merekatkan ukhuwah antara anggota Polri dengan umat Islam, juga bagian dari metode pendidikan politik yang patut mendapat dukungan semua pihak. Terlebih di era perkembangan informasi teknologi yang semakin pesat.
Ustazah Mardiyatul Muflihah dari Pesantren Sinar Islam Jawa Barat menyampaikan, inisiatif Kapolri bermanfaat untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat tentang hakikat kebebasan berpendapat, namun tetap mengindahkan norma-norma yang baik dan beretika.
"Jadi memerangi hoaks itu berbobot ibadah. Menjauhi fitnah, meninggalkan ghibah adalah bagian dari gerakan antihoaks. Kita apresiasi dan dukung langkah Pak Tito ini," kata Mardiyatul, Senin (26/3/2018).
Sementara KH Heri Eriana menyatakan, perang melawan hoaks adalah gerakan mulia. Sesungguhnya sudah merupakan tugas melekat para ulama. Jika kini pohak kepolisian begitu gencar mengkampanyekan gerakan anti-hoaks maka seharusnya para ulama mendukung.
"Tanpa dilibatkan secara resmipun sehatusnya gerakan ini didukung ulama. Apalagi ini ulama dilibatkan oleh Pak Tito Karnavian. Jadi memang tidak bisa tidak, ulama harus ambil bagian dalam perang melawan hoaks ini," demikian ulama sekaligus intelektual dari Bengkulu berkomentar.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam beberapa bulan terakhir memang gencar menggerakkan kampanye antihoaks. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para kyai, santri dan kini ulama perempuan.
Dukungan dari publik ini dengan sendirinya menjadi perekat hubungan polisi dengan rakyat dan khususnya umat Islam.
Pernyataan Kapolri bahwa ummat Islam Indonesia jangan sampai terpecah gara-gara hoaks bisa dimengerti banyak pihak, apalagi Kapolri mencontohkan terpecahnya beberapa negara Islam di Timteng karena tak bisa bersatu. Hoaks dapat memecah belah dan sangat mungkin membawa negara pada keributan dan perpecahan yang tidak perlu.
Usaha Kapolri ini dinilai selain merekatkan ukhuwah antara anggota Polri dengan umat Islam, juga bagian dari metode pendidikan politik yang patut mendapat dukungan semua pihak. Terlebih di era perkembangan informasi teknologi yang semakin pesat.
Ustazah Mardiyatul Muflihah dari Pesantren Sinar Islam Jawa Barat menyampaikan, inisiatif Kapolri bermanfaat untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat tentang hakikat kebebasan berpendapat, namun tetap mengindahkan norma-norma yang baik dan beretika.
"Jadi memerangi hoaks itu berbobot ibadah. Menjauhi fitnah, meninggalkan ghibah adalah bagian dari gerakan antihoaks. Kita apresiasi dan dukung langkah Pak Tito ini," kata Mardiyatul, Senin (26/3/2018).
Sementara KH Heri Eriana menyatakan, perang melawan hoaks adalah gerakan mulia. Sesungguhnya sudah merupakan tugas melekat para ulama. Jika kini pohak kepolisian begitu gencar mengkampanyekan gerakan anti-hoaks maka seharusnya para ulama mendukung.
"Tanpa dilibatkan secara resmipun sehatusnya gerakan ini didukung ulama. Apalagi ini ulama dilibatkan oleh Pak Tito Karnavian. Jadi memang tidak bisa tidak, ulama harus ambil bagian dalam perang melawan hoaks ini," demikian ulama sekaligus intelektual dari Bengkulu berkomentar.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam beberapa bulan terakhir memang gencar menggerakkan kampanye antihoaks. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para kyai, santri dan kini ulama perempuan.
Dukungan dari publik ini dengan sendirinya menjadi perekat hubungan polisi dengan rakyat dan khususnya umat Islam.
Pernyataan Kapolri bahwa ummat Islam Indonesia jangan sampai terpecah gara-gara hoaks bisa dimengerti banyak pihak, apalagi Kapolri mencontohkan terpecahnya beberapa negara Islam di Timteng karena tak bisa bersatu. Hoaks dapat memecah belah dan sangat mungkin membawa negara pada keributan dan perpecahan yang tidak perlu.
(maf)
