Pertemuan Parlemen Dunia, Indonesia Usulkan Tata Kelola Migran
Senin, 26 Maret 2018 - 16:56 WIB
Pertemuan Parlemen Dunia, Indonesia Usulkan Tata Kelola Migran
A
A
A
JENEWA - Tata kelola migran menjadi pembahasan yang disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sesi debat umum sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Minggu 25 Maret 2018. Debat tersebut mengangkat tema "Strengthening the global regime for migrants and refugees: the need for evidence-based policy solutions".
Bamsoet mendesak para anggota parlemen di seluruh dunia memperkuat kerja sama dalam mewujudkan tata kelola global, terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran secara proporsional. "Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia," kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (26/3/2018).
Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk dari Rohingya. "Masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu kita perlu memiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang," ujarnya.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib mengatakan pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting. "Ini berpengaruh terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa," katanya.
Dalan pertemuan ini, masalah pengungsi dan migran menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para anggota parlemen sedunia dalam sidang ke-138 IPU Assembly yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Pertemuan juga membahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
Delegasi RI dipimpin Ketua DPR dan terdiri dari sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunandjar, Jhoni Plate, Nur Haryati, Bara Hasibuan, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
IPU merupakan organisasi parlemen nasional di seluruh dunia yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global melalui dialog politik dan aksi nyata. IPU Assembly merupakan badan utama IPU yang menjadi wadah para anggota parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu politik, masalah-masalah internasional dan membuat rekomendasi tindak lanjut.
Bamsoet mendesak para anggota parlemen di seluruh dunia memperkuat kerja sama dalam mewujudkan tata kelola global, terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran secara proporsional. "Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia," kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (26/3/2018).
Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk dari Rohingya. "Masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu kita perlu memiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang," ujarnya.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib mengatakan pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting. "Ini berpengaruh terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa," katanya.
Dalan pertemuan ini, masalah pengungsi dan migran menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para anggota parlemen sedunia dalam sidang ke-138 IPU Assembly yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Pertemuan juga membahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
Delegasi RI dipimpin Ketua DPR dan terdiri dari sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunandjar, Jhoni Plate, Nur Haryati, Bara Hasibuan, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
IPU merupakan organisasi parlemen nasional di seluruh dunia yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global melalui dialog politik dan aksi nyata. IPU Assembly merupakan badan utama IPU yang menjadi wadah para anggota parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu politik, masalah-masalah internasional dan membuat rekomendasi tindak lanjut.
(poe)
