Golkar Tak Sepakat Anggapan Pembagian Sertifikat Tanah Jerat Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan program pembagian sertifikat tanah ala Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) justru membuat masyarakat terjerat rentenir. Hetifah justru menilai pendapat Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad Hatta itu antipembangunan secara individu.

"Kalau saya melihatnya antipembangunan secara individu," ujar Hetifah di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Dia mengatakan, masyarakat berhak meminjam uang ke bank. "Tapi harus yakin bahwa bisnis kamu cukup menjanjikan dan bisa mengembalikan itu, justru harus didorong supaya ekonomi itu tumbuh kan," kata Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini.

Menurut wanita yang juga sebagai Ketua bidang Pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini program pembagian sertifikat tanah itu justru melindungi masyarakat dari konflik agraria. Dia memberikan contoh, di daerah pemilihannya Kalimantan Timur banyak konflik agraria.

"Sekarang salah satu problem kenapa Pak Jokowi akhirnya dorong ini, di samping membantu masyarakat, agar supaya percepatan pembangunan juga, kan ini harus ada dua kepentingan ketemu," jelasnya.

Diketahui, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad Hatta menilai program pembagian sertifikat tanah membuat masyarakat terjerat rentenir. Pendapat Hatta itu menyikapi kritikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengatakan program pembagian sertifikat tanah pembohongan karena ada 74% tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu.