Bukan Domain Luhut Kecam Kritikan Amien Soal Sertifikat Tanah
Rabu, 21 Maret 2018 - 15:42 WIB
Bukan Domain Luhut Kecam Kritikan Amien Soal Sertifikat Tanah
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang akan membongkar dosa Amien Rais terus menuai polemik publik.
Bendahara DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Basiruddin mengatakan, pernyataan Luhut itu semestinya tidak perlu diucapkan, pasalnya itu bukan domain dia bicara soal sertifikat tanah.
"Sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopotnya karena sebagai menteri selalu membuat gaduh. Bicara soal sertifikat ranahnya BPN (Badan Pertanahan Nasional), bukan Kementerian Maritim," tutur Basiruddin kepada SINDOnews, Rabu (21/3/2018).
Mantan aktivis 98 ini menegaskan, sebaiknya Luhut bekerja dengan baik di kementeriannya bukan mengurusi para pengkritik pemerintahan dengan menyerang balik tokoh pengkritik seperti Amien Rais.
"Luhut pejabat publik, yang seharusnya melayani masyarakat, bukan orang yang punya tugas ancam-mengancam. Soal buka-bukaan, berani tidak Luhut buka-bukaan lahan dia?, Pernyataan Luhut adalah gambaran yang menggunakan gaya preman dengan main ancam-ancaman," jelas Basiruddin.
(Baca juga: Pengamat Sebut Kenapa Saat Dikritik, Dosa Orang Mau Dibongkar)
Sebagai pelaku yang mendorong terjadi reformasi, Amien Rais adalah tokoh yang setia kepada NKRI dan Bapak Reformasi yang selalu setia dalam barisan reformasi.
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.
Lalu, Luhut Panjaitan pun beraksi keras menyikapi kritikan Amien Rais itu. "Jangan asal kritik saja. Saya tahu trackrecord-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" ujar Luhut.
Bendahara DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Basiruddin mengatakan, pernyataan Luhut itu semestinya tidak perlu diucapkan, pasalnya itu bukan domain dia bicara soal sertifikat tanah.
"Sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopotnya karena sebagai menteri selalu membuat gaduh. Bicara soal sertifikat ranahnya BPN (Badan Pertanahan Nasional), bukan Kementerian Maritim," tutur Basiruddin kepada SINDOnews, Rabu (21/3/2018).
Mantan aktivis 98 ini menegaskan, sebaiknya Luhut bekerja dengan baik di kementeriannya bukan mengurusi para pengkritik pemerintahan dengan menyerang balik tokoh pengkritik seperti Amien Rais.
"Luhut pejabat publik, yang seharusnya melayani masyarakat, bukan orang yang punya tugas ancam-mengancam. Soal buka-bukaan, berani tidak Luhut buka-bukaan lahan dia?, Pernyataan Luhut adalah gambaran yang menggunakan gaya preman dengan main ancam-ancaman," jelas Basiruddin.
(Baca juga: Pengamat Sebut Kenapa Saat Dikritik, Dosa Orang Mau Dibongkar)
Sebagai pelaku yang mendorong terjadi reformasi, Amien Rais adalah tokoh yang setia kepada NKRI dan Bapak Reformasi yang selalu setia dalam barisan reformasi.
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.
Lalu, Luhut Panjaitan pun beraksi keras menyikapi kritikan Amien Rais itu. "Jangan asal kritik saja. Saya tahu trackrecord-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" ujar Luhut.
(maf)
