Roy Suryo Ragu Pemerintah Tak Tahu Eksekusi Mati Zaini Misrin
Senin, 19 Maret 2018 - 16:51 WIB
Roy Suryo Ragu Pemerintah Tak Tahu Eksekusi Mati Zaini Misrin
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Roy Suryo tak yakin bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengetahui eksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin oleh Arab Saudi. Sebab, menurut Politikus Partai Demokrat ini, proses hukum Zaini Misrin sudah terjadwal.
"Menurut saya, tidak ada alasan kalau tidak memberitahukan kapan eksekusi. Toh vonisnya kan sudah ada pasti, kasusnya tidak hanya terjadi kemarin," ujar Roy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Dia meyakini bahwa proses hukum Zaini Misrin sebelum akhirnya dieksekusi sudah cukup panjang. "Apakah mungkin sudah ada pembicaraan ada upaya misalnya di sana dengan sistem mengganti kerugian dan kalaupun itu tidak disetujui permintaan maaf yang kemudian dimaafkan oleh otoritas yang di sana," kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Namun terlepas dari itu, Roy berpendapat, Pemerintah Indonesia harus meminta penjelasan Arab Saudi tentang eksekusi mati Zaini Misrin itu. Roy berpendapat, Kementerian Luar Negeri punya tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan itu ke masyarakat.
"Prosesnya dari vonis ke eksekusi kenapa tidak pernah terdengar tiba-tiba sekarang," pungkasnya.
"Menurut saya, tidak ada alasan kalau tidak memberitahukan kapan eksekusi. Toh vonisnya kan sudah ada pasti, kasusnya tidak hanya terjadi kemarin," ujar Roy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Dia meyakini bahwa proses hukum Zaini Misrin sebelum akhirnya dieksekusi sudah cukup panjang. "Apakah mungkin sudah ada pembicaraan ada upaya misalnya di sana dengan sistem mengganti kerugian dan kalaupun itu tidak disetujui permintaan maaf yang kemudian dimaafkan oleh otoritas yang di sana," kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Namun terlepas dari itu, Roy berpendapat, Pemerintah Indonesia harus meminta penjelasan Arab Saudi tentang eksekusi mati Zaini Misrin itu. Roy berpendapat, Kementerian Luar Negeri punya tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan itu ke masyarakat.
"Prosesnya dari vonis ke eksekusi kenapa tidak pernah terdengar tiba-tiba sekarang," pungkasnya.
(kri)
