Mewakili Nahdliyin, PPP Nilai 4 Tokoh Ini Layak Dampingi Jokowi
Kamis, 15 Maret 2018 - 12:39 WIB
Mewakili Nahdliyin, PPP Nilai 4 Tokoh Ini Layak Dampingi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengantongi sejumlah nama tokoh kalangan Nahdliyin yang potensial menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Mereka adalah Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali.
"Selain Romahurmuziy dan Muhaimin, maka Mahfud dan As'ad Said Ali merupakan cawapres potensial dari kalangan Nahdliyin," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Sedangkan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, kata Arsul, dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian, kata dia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dari kalangan Nahdlatul Wathan.
"Namun sebelum sampai kepada pembahasan nama-nama, PPP berpendapat sebaiknya parpol-parpol bicara kriteria dulu, baru kemudian menyampaikan nama-nama," kata Anggota Komisi III DPR ini.
Sebab, kata dia, soal cawapres bukan sekadar menjemput nama. "Tapi justru ada yang lebih penting yakni kebutuhan pendamping bagi Pak Jokowi yang bisa meningkat kinerja beliau dan punya kemampuan mewujudkan visi dan misi kepresidenannya," pungkasnya.
Diketahui, hingga kini sosok yang layak menjadi cawapres pendamping Presiden Jokowi di Pilpres 2019 belum diputuskan. Sejumlah nama ketua umum parpol koalisi pemerintah digadang-gadang menjadi pendamping Jokowi.
"Selain Romahurmuziy dan Muhaimin, maka Mahfud dan As'ad Said Ali merupakan cawapres potensial dari kalangan Nahdliyin," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Sedangkan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, kata Arsul, dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian, kata dia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dari kalangan Nahdlatul Wathan.
"Namun sebelum sampai kepada pembahasan nama-nama, PPP berpendapat sebaiknya parpol-parpol bicara kriteria dulu, baru kemudian menyampaikan nama-nama," kata Anggota Komisi III DPR ini.
Sebab, kata dia, soal cawapres bukan sekadar menjemput nama. "Tapi justru ada yang lebih penting yakni kebutuhan pendamping bagi Pak Jokowi yang bisa meningkat kinerja beliau dan punya kemampuan mewujudkan visi dan misi kepresidenannya," pungkasnya.
Diketahui, hingga kini sosok yang layak menjadi cawapres pendamping Presiden Jokowi di Pilpres 2019 belum diputuskan. Sejumlah nama ketua umum parpol koalisi pemerintah digadang-gadang menjadi pendamping Jokowi.
(kri)
