Bansos Dijamin Cair Tepat Waktu
Selasa, 13 Maret 2018 - 12:00 WIB
Bansos Dijamin Cair Tepat Waktu
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dikawal ketat sebab bansos yang cair empat kali setahun ini harus diterima tepat waktu.
Pencairan bansos PKH tahap pertama kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima Rp500.000 telah tuntas Februari lalu, sedangkan bansos tahap kedua akan cair Mei dengan nominal yang sama, tahap ketiga pada Agustus juga nominal yang sama, dan tahap akhir November sebesar Rp390.000.
“Bansos PKH harus tuntas disalurkan agar rakyat dapat menikmati apa yang telah dijanjikan oleh presiden,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa hingga 11 Maret 2018 telah disalurkan bansos PKH kepada 9.576.843 KPM dengan anggaran Rp4,79 triliun.
Adapun KPM yang telah mencairkan bantuannya di bank sebanyak 7.340.277 KPM atau sekitar 80,26%. Sementara yang sudah diterbitkan surat perintah membayar (SPM) sebanyak 9.776.625 KPM atau 98%, dan yang sudah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 9.576.843 KPM atau 96%.
“Sebanyak 188.956 KPM dalam proses pemberian nomor register PKH dan Id-Unique number bansos serta kode wilayah oleh pusat data dan informasi. Selain itu, 34.419 calon KPM dalam proses verifikasi ulang ke daerah karena data belum lengkap sehingga belum bisa di buka rekeningnya secara kolektif,” ungkap Mensos.
Politikus Golongan Karya ini menyatakan perbankan yang ditunjuk telah men transfer dananya sesuai permintaan Kemensos. Dana Rp500.000 itu selanjutnya ditransfer langsung ke masing-masing rekening KPM.
Menurut Idrus, pengawalan ketat proses pencairan bansos PKH di seluruh Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh Kemensos yang menurunkan seluruh pejabat eselon satu dan dua untuk memantau, tetapi juga melibatkan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), DPR melalui Komisi VIII, serta pemerintah daerah (pemda).
Bahkan, lanjut dia, ketua DPR ikut terjun memantau penyaluran bansos PKH di Brebes dan Kebumen, Jawa Tengah awal Maret lalu. Sementara terkait dengan perluasan PKH 2019, Presiden Joko Widodo pada penyerahan bansos di Gresik, Jawa Timur (8/3) lalu, memastikan bahwa jumlah penerima bansos PKH akan ditingkatkan menjadi 15 juta KPM.
Presiden juga menegaskan bahwa nominal bansos PKH yang akan diterima KPM juga akan dinaikkan. Sebagai gambaran, jumlah penerima bansos PKH pada 2017 sebanyak 6 juta KPM, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM, dan pada tahun depan menjadi 15 juta KPM.
Perluasan penerima bansos pada 2019 membutuhkan sumber daya manusia (SDM) se kitar 65.000 tenaga ahli. Sementara itu, SDM yang sudah ada saat ini sebanyak 41.182 orang sehingga diperlukan penambahan SDM sebanyak 23.818. Selain itu, diperlukan persiapan paling tidak selama lima bulan yang dimulai Agustus 2018.
“Selama lima bulan, kita akan melakukan berbagai persiapan mulai penetapan lokasi, validasi calon KPM, rekrutmen dan bimbingan teknis SDM, pembuatan KKS, personifikasi, pembukaan rekening, hingga penyediaan sarana dan prasarana komputer dan alat pengolah data,” ujar Idrus.
Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan Bank BNI Adi Sulistyowati atau yang akrab disapa Susi menjelaskan, perbankan memang sudah menyepakati bahwa Februari ini sudah harus tuntas pencairan bansos PKH yang tahap pertama.
Dia menjelaskan, bansos PKH tahap pertama dengan jumlah KPM 9,5 juta penyerapannya sudah 98,25%. Selain bertugas menyalurkan, perbankan juga melakukan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat, yakni jangan sampai uangnya dihabiskan, tetapi disisakan untuk ditabung guna keperluan mendatang. (Neneng Zubaidah)
Pencairan bansos PKH tahap pertama kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima Rp500.000 telah tuntas Februari lalu, sedangkan bansos tahap kedua akan cair Mei dengan nominal yang sama, tahap ketiga pada Agustus juga nominal yang sama, dan tahap akhir November sebesar Rp390.000.
“Bansos PKH harus tuntas disalurkan agar rakyat dapat menikmati apa yang telah dijanjikan oleh presiden,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa hingga 11 Maret 2018 telah disalurkan bansos PKH kepada 9.576.843 KPM dengan anggaran Rp4,79 triliun.
Adapun KPM yang telah mencairkan bantuannya di bank sebanyak 7.340.277 KPM atau sekitar 80,26%. Sementara yang sudah diterbitkan surat perintah membayar (SPM) sebanyak 9.776.625 KPM atau 98%, dan yang sudah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 9.576.843 KPM atau 96%.
“Sebanyak 188.956 KPM dalam proses pemberian nomor register PKH dan Id-Unique number bansos serta kode wilayah oleh pusat data dan informasi. Selain itu, 34.419 calon KPM dalam proses verifikasi ulang ke daerah karena data belum lengkap sehingga belum bisa di buka rekeningnya secara kolektif,” ungkap Mensos.
Politikus Golongan Karya ini menyatakan perbankan yang ditunjuk telah men transfer dananya sesuai permintaan Kemensos. Dana Rp500.000 itu selanjutnya ditransfer langsung ke masing-masing rekening KPM.
Menurut Idrus, pengawalan ketat proses pencairan bansos PKH di seluruh Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh Kemensos yang menurunkan seluruh pejabat eselon satu dan dua untuk memantau, tetapi juga melibatkan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), DPR melalui Komisi VIII, serta pemerintah daerah (pemda).
Bahkan, lanjut dia, ketua DPR ikut terjun memantau penyaluran bansos PKH di Brebes dan Kebumen, Jawa Tengah awal Maret lalu. Sementara terkait dengan perluasan PKH 2019, Presiden Joko Widodo pada penyerahan bansos di Gresik, Jawa Timur (8/3) lalu, memastikan bahwa jumlah penerima bansos PKH akan ditingkatkan menjadi 15 juta KPM.
Presiden juga menegaskan bahwa nominal bansos PKH yang akan diterima KPM juga akan dinaikkan. Sebagai gambaran, jumlah penerima bansos PKH pada 2017 sebanyak 6 juta KPM, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM, dan pada tahun depan menjadi 15 juta KPM.
Perluasan penerima bansos pada 2019 membutuhkan sumber daya manusia (SDM) se kitar 65.000 tenaga ahli. Sementara itu, SDM yang sudah ada saat ini sebanyak 41.182 orang sehingga diperlukan penambahan SDM sebanyak 23.818. Selain itu, diperlukan persiapan paling tidak selama lima bulan yang dimulai Agustus 2018.
“Selama lima bulan, kita akan melakukan berbagai persiapan mulai penetapan lokasi, validasi calon KPM, rekrutmen dan bimbingan teknis SDM, pembuatan KKS, personifikasi, pembukaan rekening, hingga penyediaan sarana dan prasarana komputer dan alat pengolah data,” ujar Idrus.
Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan Bank BNI Adi Sulistyowati atau yang akrab disapa Susi menjelaskan, perbankan memang sudah menyepakati bahwa Februari ini sudah harus tuntas pencairan bansos PKH yang tahap pertama.
Dia menjelaskan, bansos PKH tahap pertama dengan jumlah KPM 9,5 juta penyerapannya sudah 98,25%. Selain bertugas menyalurkan, perbankan juga melakukan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat, yakni jangan sampai uangnya dihabiskan, tetapi disisakan untuk ditabung guna keperluan mendatang. (Neneng Zubaidah)
(nfl)
