Narkoba Musuh Kita Bersama

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menggantikan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Di mata Heru, narkoba bukan sesuatu yang baru. Mantan Deputi Penindakan KPK ini mengaku telah banyak bersinggungan dengan pemberantasan narkoba selama aktif di kepolisian.

Sebagai pemimpin baru BNN, gebrakan apa yang akan dilakukan Heru dalam memberantas peredaran narkoba? Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan KORAN SINDO, M Yamin.

Bagaimana komitmen Anda dalam pemberantasan narkoba?
Komitmen saya, narkoba adalah musuh bersama. Saya mencoba menjalankan semua itu sesuai dengan UU Narkotika. Kita optimalkan dan berdayakan bersama stakeholder yang lain. Kata kuncinya adalah koordinasi.

Sebelum ini Anda kan bertugas di KPK. Bagaimana cara Anda beradaptasi?
Antara BNN dan KPK saya kira tidak jauh berbeda soal penanganannya. Tahapannya sudah jelas, ada pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan lain-lain.

Kapan sebetulnya Anda mulai berkecimpung di (dalam penanganan) narkoba?
Saya kebetulan dari pertama kali dinas selama 33 tahun banyak di bidang reserse dan di situ juga ada narkoba.

Belakangan ini banyak pengungkapan narkoba dalam jumlah besar dan ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Kira-kira langkah cepat apa yang akan dilakukan?
Saya akan melanjutkan yang sudah ada dan tentu saja akan meningkatkan bukan hanya masalah impor narkoba, bandar, dan lainlainnya akan kita lakukan tindakan.

Bagaimana strategi memberantas narkoba lintas negara?
Pertama, saya akan coba di regional dulu bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Setelah itu baru dengan luar negeri. Jadi, kita bersama-sama, tidak sendiri-sendiri.

Lantas, bagaimana soal hukuman mati bandar narkoba?
Nanti kami telusuri, sebab ini tidak hanya satu instansi, tapi gabungan, salah satunya Kejaksaan Agung. Ya itu, yang saya bilang tadi, kata kuncinya adalah koordinasi. Yang jelas, kebijakan Pak Buwas akan kami lanjutkan. Semua akan berjalan. Pemberantasan jalan, begitu juga pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Semua kita optimalkan dan berdayakan.

Bagaimana soal penyitaan aset bandar narkoba atau tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
Itu harus. Karena gini lho. Asal-muasal TPPU itu sejarahnya dari kasus narkoba dan minuman keras yang pelakunya susah dijerat. Rupanya mereka punya usaha lain untuk menampung uang-uang tersebut (money laundry). Jadi, yang mengawali pencucian uang awalnya kasus narkoba, kemudian berkembang ke tindak pidana lain. Saya pikir apa yang sudah dilakukan sekarang sangat baik, tinggal diteruskan saja. Termasuk juga pemiskinan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, tapi tidak semuanya.

Pencegahan narkoba yang masuk melalui kapal ikan bagaimana?
Perlu kita ketahui bersama bahwa pelabuhan bukan hanya yang resmi, tapi juga ada "pelabuhan tikus" dan ini yang menjadi perhatian kita bersama. Makanya saya tidak bisa kerja sendiri, tapi harus bekerja sama dengan stakeholder lain di antaranya TNI AL, Udara, dan Darat. Kata kuncinya adalah koordinasi.

Termasuk dengan KPK?
Tentu saja, karena beberapa bidang di KPK bisa disinergiskan dengan BNN. Artinya, kerja sama akan semakin mudah. Prinsipnya begini, saya akan melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Budi Waseso dan tentu selain kita lanjutkan kita tingkatkan juga. Misalnya bagaimana pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi yang sesuai undang-undang. Saya juga mengharapkan bantuan semua pemangku kepentingan bahwa masalah pemberantasan narkoba ini bukan hanya tanggung jawab BNN, tapi semua. Semua instansi, semua warga negara Indonesia, bahwa narkoba musuh kita bersama.